Tag
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kalimantan Tengah (Kalteng) mengharapkan laporan keuangan di Kalteng dapat selalu terjaga akuntabilitasnya yakni dengan selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Bupati Gunung Mas atau Gumas Jaya S Monong berharap pemerintah kabupaten atau pemkab dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2020.
Pemerintah?Kabupaten Barito Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian?(WTP) untuk keenam kalinya, dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019.
Plt Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang menerima daftar isian pelaksanan anggaran atau DIPA dan sekaligus menerima penyerahan? piagam penghargaan dan Plakat WTP LKPD Tahun 2019 dari Kementrian Keuangan RI oleh Plt Gubernur Kalimantan Tengah.
Kabupaten ?Barito ?Selatan ? kembali ? berhasil ? mempertahankanopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ini merupakan kali ketiganya.
Kepala Kepolisian RI atau?Kapolri?Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang institusinya peroleh selama tujuh tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pencapaian yang luar biasa.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatatkan sejarah hattrick atau tiga kali berturut-turut berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tertinggi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), diraih KLHK atas laporan Keuangan KLHK tahun 2019.
Kementrian Agama atau Kemenag Kalteng kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 4 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun anggaran 2019.
Keberhasilan ini patut disyukuri dengan tetap mempertahankan praktek pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan taat peraturan perundang-undangan
Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD di Pulang Pisau diminta konsisten bahu membahu untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kedepan.
Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang atau IAHN-TP?Palangka Raya Prof Drs I Ketut Subagiasta menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Kalteng yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mengatakan jajarannya akan segera melaksanakan rekomendasi BPK atas LHP 2019
Pemkab?Murung Raya (Mura) tahun 2020 ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI.
Pemkab Barito Utara kembali berhasil mempertahankan prestasi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarb?dengan hasil audit dari BPK?RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 kalinya berturut-turut.
Pemkab Seruyan?meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP?atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Seruyan tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan LPKD 2019? ini merupakan bahan audit laporan terhadap kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
BPK mengapresiasi kepada kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD unaudit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2019 dan senantiasa aktif meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
Bupati Barito Utara,?Nadalsyah berharap agar seluruh SOPD bisa mempersiapkan diri dan pro aktif saat tim audit melakukan pemeriksaan
Bupati Utara H Nadalsyah didampingi Sekda Jainal Abidin berkunjunh ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan ini bupati ingin pihaknya mempertahankan opini WTP.
