BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program perkebunan rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui keikutsertaan BPDP dalam APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang. Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI tersebut BPDP membuka booth informasi sekaligus menggelar talk show mengenai berbagai program yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah daerah.
Talkshow tersebut menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Mohammad Alfansyah.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan para pekebun serta memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurut Zaid, pembangunan perkebunan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah karena program yang dijalankan harus mencakup seluruh rantai perkebunan. Tidak hanya meningkatkan produktivitas di sektor hulu, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah di sektor hilir.
“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” kata Zaid dalam rilis kepada Borneonews pada Jumat, 25 September 2026.
Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta program sarana dan prasarana perkebunan.
“Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” ujar Normansyah.
Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan mencapai 428.745 hektare. Program tersebut didukung pendanaan sebesar Rp12,86 triliun.
Normansyah mengatakan percepatan proses di tingkat daerah akan berpengaruh terhadap kecepatan manfaat program yang diterima pekebun. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan BPDP dinilai penting untuk mengatasi berbagai tahapan yang masih dapat dipercepat.
“Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” katanya.
Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset untuk membangun industri perkebunan yang semakin maju dan berdaya saing.
“Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Alfansyah.
Menurut Alfansyah, pemerintah kabupaten dapat berperan memperluas informasi sekaligus membuka akses masyarakat terhadap berbagai program pengembangan SDM BPDP. Pemerintah daerah juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui dukungan riset.
Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang pendidikan D1 hingga S1.
Melalui partisipasi dalam APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus memperluas manfaat yang diterima masyarakat perkebunan di berbagai daerah.
“Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” tutup Zaid. (TESTI PRISCILLA/H)
