Tag
Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui keikutsertaan BPDP dalam APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang. Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI tersebut BPDP membuka booth informasi sekaligus menggelar talk show mengenai berbagai program yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah daerah.
Penyerahan katalog diwakili oleh Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di booth BPDP.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan keterlibatan mahasiswa menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya gagasan dan inovasi baru yang dapat mendukung pengembangan industri sawit nasional.
Dua penghargaan yang diraih BPDP masing-masing diberikan dalam kategori Dukungan Program UMKM Sawit di Wilayah Riau dan Best Hospitality. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy kepada Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, yang mewakili BPDP.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Penguatan sektor hulu menjadi salah satu kunci dalam membangun industri kelapa sawit yang produktif dan berkelanjutan. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP terus…
Surat palsu tersebut mencantumkan sejumlah permintaan data dan dokumen petani kelapa sawit. Di antaranya nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor kontak, dokumen legalitas lahan, koordinat lahan, luas lahan hingga dokumen kelompok tani.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS Program PSR Tahap V Tahun 2026 yang digelar pada 2Y30 Juli 2026 di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS Program PSR Tahap V Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara.
Keterlibatan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai industri sawit kepada masyarakat. Dengan melihat langsung proses dan aktivitas yang berlangsung di lapangan, media diharapkan dapat menyajikan informasi yang lebih utuh dan berimbang.
Peluncuran pedoman ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dan laki-laki secara setara dalam pembangunan industri kelapa sawit nasional.
Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, BPDP mengadakan Media Briefing Road to PERISAI 2026 di Jakarta. Melalui kegiatan ini, BPDP memperkenalkan berbagai agenda utama yang akan dihadirkan dalam PERISAI sekaligus memaparkan capaian riset yang telah didukung selama lebih dari 10 tahun.
Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP mengatakan keikutsertaan BPDP dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan nasional.
Kegiatan yang mengusung tema Strategi UMKM Naik Kelas melalui Inovasi Produk Berbasis Komoditas Perkebunan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus promosi bagi pelaku usaha yang mengembangkan produk berbasis komoditas perkebunan nasional.
Industri kelapa sawit memiliki peluang usaha yang luas dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UKMK di berbagai daerah, termasuk wilayah yang tidak memiliki perkebunan sawit.
Program Beasiswa Sawit menjadi salah satu langkah strategis BPDP dalam menciptakan SDM unggul dan berdaya saing di sektor perkebunan nasional.
Kegiatan yang digelar di Roemah UMKM BPDP @ SMESCO Indonesia, Jakarta itu dikemas secara edukatif dan interaktif dengan melibatkan pelaku usaha cokelat lokal, Cokelatin Signature.
Pengembangan beton ringan itu memanfaatkan turunan sawit seperti clinker boiler sebagai bahan substitusi dalam campuran foam concrete. Material tersebut dirancang untuk mendukung pembangunan modern yang lebih cepat dan efisien karena memiliki bobot lebih ringan dibanding beton konvensional.
Eddy menjelaskan, salah satu poin utama dalam regulasi baru itu adalah pemberian kelonggaran waktu bagi eksportir. Jika sebelumnya batas waktu pelunasan kurang bayar maupun pengajuan keberatan hanya 60 hari, kini diperpanjang menjadi 90 hari kalender. Selain itu, istilah Surat Penetapan Pembayaran Pungutan Ekspor yang sebelumnya disebut SP3ES kini disederhanakan menjadi SP3E.
Direktur Politeknik LPP Yogyakarta, M Mustangin menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha dalam menciptakan inovasi produk bernilai tambah tinggi. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kekuatan besar dalam pengembangan produk berbahan hasil perkebunan.
