SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) agar lebih mandiri dengan melibatkan masyarakat, swadaya warga, hingga dukungan dunia usaha.
‎
‎Kepala DPPPAPPKB Kotim dr. Achmad Yusi mengatakan, pelaksanaan program Kampung KB perlu dikembangkan dengan pendekatan dari bawah ke atas, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut berperan aktif dalam menjalankan program.
‎
‎“Selama ini program itu dari atas ke bawah. Kita mencoba dari bawah ke atas, sehingga ada peranan masyarakat, swadaya masyarakat, atau dari teman-teman dunia usaha dalam mendukung program-program,” ujarnya, Senin, 26 Oktober 2026.
‎
‎Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Kampung Keluarga Berkualitas. Kegiatan ini menjadi langkah untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
‎
‎
‎Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar program Bangga Kencana tetap berjalan optimal meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung berbagai kegiatan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
‎
‎Dalam pelaksanaannya, DPPPAPPKB Kotim juga menggandeng mitra terkait, termasuk Komisi III DPRD Kotim dan RSUD dr. Murjani Sampit. Dukungan rumah sakit diperlukan terutama untuk pelayanan kontrasepsi melalui metode operasi pria (MOP) dan metode operasi wanita (MOW) yang membutuhkan tindakan medis.
‎
‎Yusi menegaskan, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut tidak boleh berhenti sebatas pertemuan atau administrasi. Hasilnya harus terlihat melalui pencapaian target program di lapangan.
‎
‎“Kita ingin bukan hanya sekadar pertemuan. Nanti di lapangan kita lihat output-nya, target-target yang dibebankan kepada kita itu tercapai. Jadi, jangan hanya di atas kertas saja,” tegasnya.
‎
‎Ia menyebutkan, secara umum capaian program keluarga berencana di Kotim cukup baik, termasuk partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepesertaan kontrasepsi jangka panjang, khususnya MOP dan MOW.
‎
‎Sementara itu, penggunaan metode kontrasepsi seperti suntik, kondom, dan susuk atau implan dinilai telah mencapai target yang ditetapkan.
‎
‎“Yang agak kesulitan itu metode operasi pria dan MOW. Makanya salah satu usaha kita melakukan pertemuan-pertemuan ini. Semua gratis,” jelasnya.
‎
‎Menurut Yusi, tantangan lainnya adalah partisipasi peserta yang masih lebih dominan berasal dari wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar pelayanan keluarga berencana dapat menjangkau masyarakat di wilayah perdesaan secara lebih merata.
‎
‎Untuk mengatasi kendala geografis tersebut, DPPPAPPKB memanfaatkan keberadaan Balai Penyuluh KB di tingkat kecamatan. Melalui fasilitas itu, petugas dapat melakukan pendataan calon peserta sebelum pelaksanaan pelayanan KB secara massal.
‎
‎“Teman-teman ini adanya Balai Penyuluh KB di kecamatan, kita bisa menampung itu. Jadi, kita mendata dulu, kemudian kita lakukan istilahnya KB massal. Bantuan dari berbagai pihak bisa kita laksanakan itu,” pungkasnya.
‎
‎Melalui penguatan kapasitas pengelola Kampung KB dan kolaborasi lintas sektor, DPPPAPPKB Kotim berharap program Bangga Kencana dapat berjalan lebih efektif, menjangkau masyarakat hingga perdesaan, serta menghasilkan capaian nyata bagi keluarga di Kotim. (DEVI/y)