Banggar DPRD Gunung Mas: Pemerintah Daerah Diharapkan Bisa Lebih Baik Lagi Kelola Anggaran
Badan anggaran (banggar) DPRD Gunung Mas berharap kepada Pemerintah Daerah ke depan agar dapat lebih baik lagi mengelola anggaran.?
Tag
Badan anggaran (banggar) DPRD Gunung Mas berharap kepada Pemerintah Daerah ke depan agar dapat lebih baik lagi mengelola anggaran.?
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Khozaini menekankan agar ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk perawatan penerangan jalan umum (PJU).
Kejaksaan Agung RI meminta tambahan alokasi anggaran tahun 2022 setgelah terbentuknya struktur organisasi baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Janpidmil).
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan anggaran tambahan untuk pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp28,58 triliun kepada Kementerian Keuangan RI.
Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp4,19 triliun yang akan digunakan untuk mendukung penyediaan pangan pada masa pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021.
Sesuai arahan pemerintah pusat, refokusing anggaran harus dilakukan yakni sekitar 8 persen. Dana 8 persen ini merupakan dari DAU, bukan dari keseluruhan anggaran
Dinas Kehutan (Dishut) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui, untuk tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum turun karena sistem penganggaran yang diperbaharui.
Pemprov Kalteng berkomitment kuat untuk terus berupaya dan membangun Bumi Tambun Bungai ini agar lebih maju lagi kedepannya.
Sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), telai?menganggarkan dana untuk penanganan Covid-19?melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).?
Pelaksana Tugas Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang mengatakan dampak pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam penyusunan anggaran 2021.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Ainun N?im menyebut kebijakan belanja kementeriannya pada 2021 salah satunya diutamakan untuk reformasi pendidikan.
Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Tahun 2021 sudah selesai dibahas ditingkat Komisi maupun Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.?
Komisi III DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Mahkamah Konstitusi untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang mencapai Rp 61 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menekankan agar dalam kebijakan politik anggaran DPRD Kotim tahun 2020 ini harus memperhatikan aspek sosial di masyarakat.?
Wakil Bupati Sukamara?H Ahmadi meminta agar Inspektorat dapat lebih berperan aktif dalam mendampingi dan pengawalan agar penyerapan anggaran tahun 2020 dapat berjalan dengan cepat. ?
Hingga saat ini?serapan anggaran di Kabupaten Sukamara baru mencapai 45 persen. Lambatnya serapan tersebut karena sikap kehati-hatian dalam penggunaan anggaran agar tidak menyalahi aturan.
Bupati Kotawaringin Timur, H Supian Hadi menyampaikan?kerangka anggaran untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020.?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantengi anggaran pemerintah untuk menyewa?influencer.?
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Dimyati Natakusumah berharap pemerintah menaikkan?anggaran?DPR pada tahun depan.
Pemkab Kotim?saat ini?masih membutuhkan dana sekitar Rp 183 miliar?untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai perencanaan pembangunan pada 2020 ini.