DPRD Barito Timur Minta TAPD Tentukan Plafon Anggaran yang Realistis
Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD agar membuat plafon anggaran yang realistis.
Tag
Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD agar membuat plafon anggaran yang realistis.
ekda Kalteng Fahrizal Fitri mengikuti rapat koordinasi pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Aula Eka Hapakat, Selasa, 7 Juli 2020.
Setelah selesainya dua kali pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kabupaten Kapuas, Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19 DPRD Kapuas meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan daerah setempat efektifkan anggaran.
Presiden Joko Widodo, mengimbau para kepala daerah agar segera mengeluarkan anggaran dari APBD untuk tiga hal agar peredaran uang di masyarakat makin besar.
Kemenag juga memberikan beasiswa kuliah bagi santri berprestasi
Dalam LKPj?Bupati Gunung Mas 2019 ada?koreksi?terhadap penghitungan belanja dan realisasj?serta?rincian belanja dengan total Rp?876.851.013.519,18, dan?realisasi dengan total sebesar?Rp?799.733.690.408,41 belanja tidak langsung
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah, menyampaikan selama 14 hari melaksanakan PSBB pemerintah setempat telah menggunakan anggaran Rp 14 miliar lebih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah memperluas subsidi dan bantuan sosial atau bansos, seperti subsidi listrik sebagai intervensi untuk pemulihan ekonomi.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri ialah agar adanya keluwesan bagi DPRD untuk relokasi anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie A Gagah menyebutkan? perbedaaan pendapat mengenai rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran di APBD Kotim Tahun 2020? sudah bisa diselesaikan.?
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalokasikan anggaran Rp10 miliar?untuk pembelian beras. Sayangnya itu masih sebatas rencana karena ketidaktersediaan anggaran di kas daerah. Itu diakui Sekretrais Daerah (Sekda) Kotim, Halikinnor saat rapat bersama antara DPRD dan pemkab, Jumat, 8 Mei 2020.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati menyebutkan Kementerian Keuangan berencana kembali memangkas belanja modal sebesar Rp 50 triliun yang direalokasikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Sukamara mempersiapkan anggaran Rp 67,5 miliar untuk penanganan virus corona di Bumi Gawi Barinjam. Anggaran ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Biaya Tidak Terduga (BTT).
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah meminta agar semua pihak bisa menahan diri di tengah wabah corona. Bahkan ia menolak untuk perang opini yang saling…
Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, meminta semua elemen mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 61 miliar yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distankepang Kota Palangka Raya, Renson mengatakan bahwa pihaknya saat ini tidak bisa mengusulkan kenaikan anggaran untuk pertanian di APBD Perubahan tahun ini.
Terjadinya pemangkasan anggaran pada belanja daerah berdampak juga pada anggaran DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Meski mengalami pemangkasan DPRD Kabupaten Pulang Pisau tetap akan menjalankan tugas seperti biasa.?
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan bahwa penyimpangan anggaran mudah terjadi disaat musibah dan wabah terjadi, seperti saat ini pandemi Covid-19. Karena itu menurut Sigit perlu adanya pemantauan yang lebih lagi untuk saat ini dari lembaga DPRD yang memiliki fungsi pengawasan.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto menyampaikan bahwa ADEKSI telah menyampaikan rekomendasi kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dan pengelolaan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19.
Kebijakan ini dilakukan menurutnya untuk efisiensi sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan