Tag
Komisi IV DPRD Kalteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terutama mengenai pengembangan desa dengan usulan dana pada tahun 2024 sebesar kurang lebih Rp21 milliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson menyatakan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap percepatan pemerataan pembangunan pada 2023 di Kabupaten Kotim.
Selama ini para Kades sudah diberikan bekal dan pembinaan, khususnya dalam mengelola dan menggunakan anggaran dana desa
BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson mendorong agar peran aktif dari para kepala desa untuk menjadikan Inspektorat sebagai wadah untuk berkonsultasi mengenai…
Bupati Katingan Sakariyas menyebut bahwa pada tahun 2021 ini, ada 154 desa di daerahnya yang akan mendapatkan anggaran cukup besar.
Bupati Pulang Pisau?H Edy Pratowo meminta anggaran desa dimaksimalkan untuk pemberdayaan usaha masyarakat. Baik untuk usaha home industri, pemanfaatan lahan dan sebagainya.?
Pemerintah Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, mengalokasikan total dana sebesar Rp 215 juta dari APBDes untuk penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 di desa tersebut.
Jika ada sebuah program pembangunan prioritas maupun pembangunan lainnya yang masih memungkinkan untuk dikerjakan dengan dana desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) maka hendaknya dikerjakan
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timir, H. Rudianur menegaskan kepada pemerintah kabupaten untuk aktif mendampingi?kepala desa, dalam pengelolaan anggaran desa.? Baik sejak perencanaan awal hingga pelaksanaan dan pelaporan secara administrasi.
Kajari Pulang Pisau Triono Rahyudi memperingatkan Kepala Desa soal penggunaan anggaran desa, baik itu Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Gunung Mas, Gumer, mengingatkan kepala desa agar berhati-hati dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Gumer, meminta kepada kepala desa agar mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
Bupati Seruyan Yulhaidir mengingatkan para kepala desa agar menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada APBD murni 2019 telah mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari pendapatan di luar Dana Alokasi Khusus.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat akan terus meningkatkan pengawasan penggunakan anggaran yang masuk ke desa.
Pemkab juga mesti melakukan pendampingan secara profesional kepada pemerintah desa agar mereka tidak salah dalam menggunakan anggaran desa.
Pengelolaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan aggaran yang ada tetapi juga diimbangi dengan melihat potensi maupun peluang-peluang yang ada di masing-masing desa.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Oscar Douglas, mengingatkan kepala desa agar tidak menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk kepentingan pribadi.
Semua kegiatan pembangunan di Desa Banyu Landas selalu mendapat pengawasan dan monitoring dari pihak kecamatan.
Pada 14 Mei 2018 semua kepala desa sudah menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.
