DPRD Kapuas Sahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018
Pengesahan itu ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK
Tag
Pengesahan itu ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK
Pendapatan daerah pada APBD 2019 dianggarkan Rp1,133 triliun lebih
Raperda tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018 akhirnya ditetapkan DPRD Pulang Pisau menjadi Perda, pada rapat paripurna DPRD Pulang Pisau, Rabu (24/10/2018).
Semua fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara bisa menerima LPj pelaksanaan APBD 2018 untuk dijadikan peraturan daerah
Upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilakukan melalui strategi kebijakan anggaran daerah yang tertuang ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Supriadi MT mengingatkan agar anggaran jangan dibiarkan mengendap sehingga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).…
BORNEONEWS, Kuala Kurun- Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengelola anggaran terbesar dari total APBD 2017, yakni senilai Rp251 miliar, yang akan digunakan untuk…
BORNEONEWS, Sampit -Jelang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Jainudin Karim menegaskan tak ingin kecolongan munculnya…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kangan jadi arena bancakan. Setiap tetes yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, model…