Sekda Kalteng Tekankan SOPD Perhatikan Program Prioritas
"Kita mengimbau SOPD agar pandai menggunakan anggaran yang tidak banyak, namun tepat sasaran dalam melaksanakan program kerja," kata Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri.
Tag
"Kita mengimbau SOPD agar pandai menggunakan anggaran yang tidak banyak, namun tepat sasaran dalam melaksanakan program kerja," kata Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri.
Di tahun depan, 2019 anggaran belanja pegawai diasumsikan ada peningkatan 8 persen, totalnya Rp 677,7 miliar. Meningkat dibandingkan tahun 2018 yakni Rp 623,6 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara dari fraksi-fraksi pendukung DPRD dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar nota keuangan dan RAPBD 2019, Rabu (21/11/2018).
Komisi I DPRD Kapuas bersama dengan mitra kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait masih membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas tahun 2019.
Kesepakatan itu disampaikan melalui rapat kompilasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi sekitar pukul 17.00 WIB. Seluruh anggota badan anggaran menyepakati nilai itu.
Rapat Kompilasi akhir Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2019 berjalan alot karena dari kebutuhan anggaran hasil rapat mitra kerja antara komisi di DPRD berjumlah Rp254 miliar.
Lanjutan rapat kompilasi yang seyogyanya dilaksanakan Senin (19/11/2018) pukul 13.00 Wib hingga kini molor lagi.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2019 dalam Rapat Paripurna, Senin (19/11/2018).
"Jadi Rp20 miliar itu saja yang dibagi-bagi untuk pembayaran guru kontrak dan kegiatan dinas pendidikan lainnya," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun, Sabtu (10/11/2018).
Raperda APBD 2019 ini selanjutnya akan dibahas bersama tim anggaran dewan dan eksekutif
Bupati Gumas Arton S Dohong menyampaikan pidato pengantar raperda APBD tahun anggaran 2019 pada Rapat Paripurna.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) secara resmi menyerahkankan materi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 kepada DPRD setempat.
DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaikan Penjelasan atau Jawaban Wali Kota Palangka Raya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Palangka Raya tentang Nota Keuangan RAPBD Kota Palangka Raya 2019.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 yang diparipurnakan pekan lalu.
Selain itu, agar dalam pembahasan RAPBD Kotim tahun 2019 nanti dibahas secara terbuka. Guna menghindari adanya dugaan pembahasan yang tidak sesuai aturan.
Ketua DPRD Kotawarigin Timur, HM Jhon Krisli menyatakan publik bisa ikut memantau dan mengawasi pembahasan APBD 2019.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, H Ary Dewar mengingatkan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 harus melihat sisi yang urgensi.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit menggelar deklarasi pembangunan forum komunikasi dan koordinasi keuangan negara (Forkomdikara) bersama pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Bupati Barito Utara Nadalsyah menyatakan, APBD kabupaten tahun anggaran 2019 mengalami defisit sebesar Rp58,4 miliar.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2019 yang disepakati antara pemkab dan DPRD senilai Rp543 miliar lebih.