Dewan: Anggaran Bantuan Pendidikan di Gunung Mas Perlu Ditingkatkan
Badan anggaran (banggar) DPRD Gunung Mas merasa perlu adanya peningkatan anggaran bantuan pendidikan atau beasiswa untuk pelajar setempat.
Tag
Badan anggaran (banggar) DPRD Gunung Mas merasa perlu adanya peningkatan anggaran bantuan pendidikan atau beasiswa untuk pelajar setempat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra mengajak pemerintah kota atau pemko untuk memprioritaskan anggaran pendidikan tahun ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengklaim dana anggaran untuk sektor pendidikan di Kalteng mencapai Rp1,258 triliun lebih.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun pada tahun 2023.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing menyebutkan jika ingin sektor pendidikan di Kalteng ini maju maka caranya pemerintah harus bisa menyiapkan anggaran yang memadai.
Pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang diperlukan dalam dunia pendidikan untuk menunjang kemajuan pendidikan khususnya di Kotim yang masih banyak kekurangan infrastuktur pendidikan dan juga tenaga pendidik
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah mengakui, besaran anggaran untuk sektor pendidikan di Kotim, memang masih kurang/?
Kalangan DPRD Kalteng menilai keterbukaan informasi penggunaan anggaran di satuan pendidikan semua jenjang sangatlah penting.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyebut?anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di kota setempat tidak terganggu meskipun semua pihak kini fokus menangani wabah Covid-19.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah mengakui besaran anggaran untuk sektor pendidikan di Kotim memang masih kurang.?
Presiden Joko Widodo mengungkapkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp508 triliun sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati.
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun sepakat jika seluruh peserta didik SD dan SMP mendapatkan baju seragam gratis. Bahkan jika dialokasikan pada APBD Perubahan 2019 ini, legislator ini siap untuk menyetujuinya.
Alokasi anggaran sebesar 20 % dari belanja daerah adalah upaya pemerintah untuk peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan di Bumi Gawi Barinjam.
Pemkab juga perlu melakukan perluasan akses pendidikan, pendidikan vokasi, kompetensi guru dan masalah kualitas bangunan sekolah
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim* Sarjono menegaskan agar APBD 2019 mendatang terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan agar banyak diarahkan untuk wilayah pedalaman.
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mengalami keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan di luar kedinasan.
Dana yang terbatas menyebabkan usulan rehabilitasi sekolah terabaikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Aminah, Selasa (4/9/2018).
BORNEONEWS, Palangka Raya – Tidak hanya kali ini saja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan kurang dari 20 persen untuk bidang pendidikan. Pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Hanya karena anggaran pendidikan kurang dari 20 persen lalu dianggap melanggar undang-undang? Ternyata tidak menurut Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)…
BORNEONEWS, Sampit - Porsi anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur dianggap belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disinyalir akibat dari munculnya…