Tag
Karyadi dan Riyadi Juniardi menggugat ke PTUN Palangka Raya setelah SK pemberhentian mereka keluar. Di mana dalam SK itu Bupati Kotawaringin Timur, H Supian Hadi memberhentikan mereka dengan tidak hormat.
BORNEONEWS, Sampit - Mantan Bendahara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riyadi Juniardi dan mantan Lurah Baamang Tengah, Karyadi mengugat Bupati Kotim Supian Hadi ke…
Program KKBPK di Kotim diharapkan bisa memberikan daya ungkit terhadap keberhasilan program, sehingga bisa memberikan dampak terhadap sasaran yang selama ini diinginkan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (12/11/2018).
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat yang sesungguhnya. Karenanya tidak berlebihan jika Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Rojikinnor meminta para ASN untuk meningkatkan kinerjanya.
Sebagai abdi negara, ASN juga harus memahami tugas pokoknya, serta mau bekerja keras demi kemajuan pembangunan.
Apabila dari hasil pemeriksaan ASN terbukti tidak netral, maka Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi ke Komisi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diberikan sanksi.
Pengawasan ASN ini akan lebih ketat lagi, karena mereka dituntut netral. Berdasarkan surat edaran KemenPAN-RB yang mengakomodasi UU ASN, mengunggah foto pasangan calon bahkan me-like-nya itu dilarang.
ASN dan honorer harus menjalankan tugas dengan baik untuk melayani masyarakat
Wakil Bupati Kapuas Nafiah Ibnor meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten ini bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri setiap kali pelaksanan pesta demokrasi, baik pilkada ataupun pemilu maka ASN selalu mendapat perhatian dan perbincangan banyak pihak.
Inspektorat selalu mengingatkan ASN agar patuh terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang memuat salah satu prinsif dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah netralitas tidak terjebak dalam politik praktis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat politik praktis pada pemilihan umun (Pemilu) 2019 mendatang.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan imbauan untuk aparatur sipil negara (ASN) agar netral dalam Pemilu 2019.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus bisa menjadi perlindungan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini.
BORNEONEWS, Pulang Pisau - Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat untuk dapat suasana kondusif. "Saya mengajak ASN di lingkungan Pemerintah…
Bupati Lamandau H Hendra Lesmana meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat meningkatkan etos kerja dan disiplin kerja.
"Data kembali aset SDM PNS yang melanjutkan pendidikan S2 dengan dibiayai pemerintah," kata Juru Bicara Faksi NasDem, Jairi, Selasa (2/10/2018).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Abdul Khalik, meminta pemkab berkomitmen melakukan moratorium perpindahan aparatur sipil negara minimal 10 tahun.
Membuat kicauan atau dukungan baik itu ke salah satu calon atau partai politik melalui media sosial juga tidak diperbolehkan. Karena identitas sebagai seorang ASN itu jelas.
