Tag
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini perekonomian nasional pada 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,0 hingga 5,4 persen.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pelaku usaha dan para pekerja melakukan dialog soal kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandanh?penciptaan lapangan pekerjaan baru harus menjadi perhatian bagi pemerintahan baru, mengingat penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan hingga saat ini.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai Maret 2024 harus tetap mengedepankan kebutuhan industri dalam negeri.
BORNEONEWS, Sampit - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi konflik yang terjadi antara sekelompok warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bangun Jaya Alam Permai atau PT BJAP 3…
Mogok kerja berdasarkan Pasal 137 UU Ketenagakerjaan adalah mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis 25 November 2021 mengatakan hal itu lantaran putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai neraca komoditas yang kini tengah dirancang harus mampu mendorong kemitraan antara industri dengan petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan baku dan bahan baku penolong, guna memastikan proses penyerapan komoditas di dalam negeri dapat berjalan optimal.
I Nyoman Hary Sujana, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun menyampaikan statement dari APINDO ini semoga bisa menghapuskan dugaan yang tidak berdasar atas investasi dana kelolaan BPJAMSOSTEK
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan bahwa yang terpenting dari lahirnya Undang-undang Cipta Kerja adalah implementasi di lapangan, sehingga benar-benar dari berdampak positif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia tidak perlu khawatir munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2021 sebesar 3,27 persen.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan sejumlah kepala daerah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.
Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut
Pasal-pasal di dalamnya?hanya melindungi pekerja tanpa memperhitungkan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja
TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) menuai protes dari pelaku usaha. Pasalnya,…
Tingginya harga BBM industri, listrik, dan gas dinilai sangat memberatkan dunia usaha yang melemah akibat dampak pandemik COVID-19
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengingatkan kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah diberikan kepada perusahaan yang benar-benar tidak melakukan PHK
Industri pariwisata diklaim menanggung kerugian setidaknya US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21 triliun sejak Januari 2020 akibat pandemi Covid-19. Angka tersebut terdiri dari risiko kerugian akibat kehilangan pendapatan dari turis China senilai US$ 1,1 miliar dan sisanya US$ 400 juta dengan nilai kerugian dari wisatawan asal negara lain.
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Mukri meminta kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Kalteng agar mengingatkan kepada para anggotanya segera mendaftarkan para pekerja di perusahaannya ke BPJS.
