Wali Kota Palangka Raya : Audit BPK Jadi Dasar Untuk Berbenah
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalteng, menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus berbenah.
Tag
#Audit BPK
Palangka Raya Raih Peringkat 2 Hasil Tindak Lanjut Audit BPK
Total hasil tindaklanjut yang sampai di atas 90 persen hanya ada satu kota dan dua kabupaten di Kalimantan Tengah
BPK Periksa Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur
Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantam Tengah saat ini sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018.
Inspektorat Lamandau Tindaklanjuti Temuan BPK
Semua SOPD sudah melengkapi administrasi yang menjadi temuan dari BPK. Batas waktu melengkapi administrasi yang diminta oleh BPK hanya selama 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima pemerintah daerah.
BPK RI Temukan Kelebihan Bayar dan Kekurangan Penerimaan Rp 34,16 Miliar Pemda se-Kalteng
Untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, nilai temuan kelebihan bayar dan kekurangan penerimaan adalah sebesar Rp 11,109 miliar. Namun yang sudah dikembalikan adalah Rp 5,1 miliar, atau yanh belum disetor Rp 6 miliar.
Kabupaten Seruyan Tertinggi Nilai Temuan BPK RI, Capai Rp 12,04 miliar
Temuan yang berdampak finansial ada dua jenis yaitu temuan kelebihan pembayaran dan temuan kekurangan penerimaan.
Temuan BPK RI, Lamandau Kurang Setor Rp 521,7 juta
Temuan kelebihan pembayaran dan temuan kekurangan penerimaan yang berdampak kerugian finansial kabupaten ini, berdasarkan catatan BPK RI Kalteng adalah senilai Rp 632,82 juta. Dan sudah dikembalikan Rp 111,12 Juta
Saat ini BPK Audit Laporan Keuangan Pemkab Gunung Mas
Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Gunung Mas ini akan dilakukan hingga sebulan ke depan
BPK RI Sudah Masuk Pemeriksaan Lanjut ke Pemprov Kalteng
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah mulai masuk pemeriksaan lanjut terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Setelah Beres Opini WTP Urusan Audit Berpindah ke Arah Kinerja
Ketika raihan opini WTP telah menjadi biasa karena penyajian LKPD sudah terus membaik, maka tugas BPK RI tidak lagi mengurusi opini melainkan pada esensi dari penyajian LKPD yaitu kinerja keuangan dan pemerintahan.
Usai Raih WTP Malah Jeblok, ini Pemicunya
Meraih opini WTP itu bukan berarti tidak ada temuan sama sekali. Pasti ada temuan tetapi tidak material secara nominal dan tidak banyak melanggar kepatuhan terhadap perundangan
Kalau Terus-terusan Disclaimer, Laporan Keuangan Pemda Tidak Layak Dipercaya
WTP itu kewajiban Pemerintah daerah. Kalau terus disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) ya nantinya LKPD nggak bisa dipakai. Karena angka-angkanya (dalam LKPD itu) tidak bisa dipercaya.
BPK Minta Pemerintah Daerah Kooperatif Saat Diaudit
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pemerintah kabupaten/kota di Kalteng diminta kooperatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng saat berlangsung audit.
BPK Perwakilan Kalteng Mulai Audit LKPD Katingan 2017
BPK Perwakilan Kalteng meminta kepala SOPD untuk menyiapkan 30 dokumen terkait audit itu.
Inspektorat Kalteng : Temuan BPK Jangan Sampai Menumpuk, Segera Ditindaklanjuti
BORNEONEWS, Palangka Raya – Setiap audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu saja entitas pemerintah daerah ada temuan yang harus ditindaklanjuti. Kerap kali rekomendasi BPK tidak…