BUMDes di Kotim Diminta Bekerjasama dengan Pihak Ketiga
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta agar bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan usaha.
Tag
#Badan Usaha Milik Desa
Baru 6 Desa di Tewah Jalankan BUMDes
?Kecamatan Tewah menjadi target pelaksanaan kegiatan peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan di aula kantor Desa Tanjung Untung tersebut diikuti sejumlah desa, Kamis, 13 Agustus 2020.
Berharap BUMDes di Gunung Mas Maju dan Berkembang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gunung Mas menggelar kegiatan peningkatan badan usaha milik desa (BUMDes) se Kecamatan Kurun di aula kantor Desa Tumbang Tariak, Rabu,?12 Agustus 2020.
Baru 41 Desa di Kotawaringin Timur Miliki BUMDes Aktif
Di Kotim ada 144 dari 168 desa yang sudah membentuk BUMDes. Namun yang aktif baru 41 desa saja
BUMDes Harus Berinovasi Mencari Produk Unggulan
Pemerintah Desa atau Pemdes dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Seruyan diminta agar tidak vakum terhadap ide-ide yang bisa menjadi peluang pendapatan asli desa itu sendiri.
Dorong Kerjasama BUMDes untuk Pasarkan Produk Desa
Pemerintahan Desa atau Pemdes di Kabupaten Seruyan yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes diminta agar dikelola dan diberdayakan dengan baik dan maksimal.
Desa Belum Miliki BUMDes Segera Cari Terobosan
BUMdes simpan pinjam sangat penting dan memiliki azas manfaat yang luar biasa. Masyarakat akan terbantukan dengan BUMDes simpan pinjam
Desa di Barito Utara Ini Kembangkan Tenun Tradisional
Pemerintah Desa Sei Rahayu I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan bidang usaha mengembangkan tenun tradisional.
14 Pengurus BUMDes di Seruyan Ikuti Sosialisasi
Harapannya agar mereka dapat pengetahuan lebih dalam lagi tentang pengembangan usaha BUMDes
Kembangkan BUMDes Cukup Belajar dengan Desa di Kotim
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo, meminta seluruh desa bisa mengembangkan badan usaha milik desa. Untuk mengembangkan BUMDes, sesa tidak perlu belajar jauh-jauh ke luar daerah.
Kontribusi BUMDes Kalimantan Tengah Naik 100 Persen Lebih
Kontribusi BUMDes terhadap PADes di 2017 sebesar Rp 311 juta naik menjadi Rp 630 juta di 2018
KP2KP Berikan Bimbingan Teknis untuk BUMDes
KP2KP Kabupaten Pulang Pisau, Senin, 29 April 2019, memberikan Bimbingan Teknis Perpajakan kepada Badan Usaha Milik Desa.
Pengelolaan BUMDes Terkendala Administrasi, Ini Langkah DPMD Pulang Pisau
Kurang maksimalnya pengelolaan keuangan pada sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pulang Pisau membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD* mengambil langkah untuk pemberdayaan.
BUMDes di Kapuas Diharapkan Semakin Berkembang
Dalam mewujudkannya perlu keinginan kuat dari pemerintah desa maupun masyarakat. Salah satunya, kreatif dalam mengembangkan potensi produk unggulan di desa.
Kejaksaan Imbau Desa di Murung Raya Bentuk Badan Usaha
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Murung Raya (Mura* Robert Sitinjak mengimbau setiap desa di kabupaten ini agar membentuk badan usaha milik desa (BUMDes).
Pemkab Lamandau Gelar Pelatihan Pendirian dan Pengembangan BUMDes
Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus BUMDes serta aparatur desa seluruh Kabupaten Lamandau
DPRD Dorong Desa Kembangkan BUMDes
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Ary Dewar mendorong agar pemerintah desa memiliki usaha sendiri berupa BUMDes.
Berantas Kemiskinan Dengan BUMDes
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMDes) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebagai salah satu pembuktian mengatasi kemiskinan yang sering dialami di desa.
Legislator Ini Harapkan BUMDes Jadi Pilar Perekonomian Desa
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Darwandie, berharap Badan Usaha Milik Desa bisa menjadi pilar perekonomian desa.
Pemerintah Desa Dituntut Gali Potensi Wilayah melalui BUMDes
Desa di Kotim harus memiliki BUMDes, ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI nomor 19/2017 tentang Penggunaan Dana Desa.