Tag
Pesan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menanggapi terjadi kelangkaan BBM jenis solar dan pertalite bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disejumlah wilayah tanah air.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Perhubungan, merespon keluhan mengenai sulitnya mendapatkan BBM Bersubsidi yang sering disampaikan organisasi angkutan darat (Organda) dan kendaraan angkutan penumpang di Kobar.
Di sisi lain, ia menyebut pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Sebab, dengan penggunaan sistem aplikasi untuk membeli BBM bersubsidi memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.
Namun menurutnya kebijakan tersebut juga memiliki dampak negatif, terutama bagi pelaku usaha biro perjalanan umum maupaun wisata.
Arniansyah menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM seharusnya juga tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat umum sebagai konsumen.
Pemerintah diharapkan bergerak cepat menghadapi persoalan ini agar tidak menambah masalah lainnya yang akhirnya membebani masyarakat berpenghasilan rendah dengan naik harga-harga barang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan subsidi bahan bakar minyak penugasan jenis solar sebesar Rp 500 per liter untuk tahun depan.
Tersangka kasus migas, WES?menyebutkan premium 10 dari 13 jeriken BBM premium?yang diamankan darinya, didapat setelah membeli dari pelangsir.
Wacana penghapusan BBM RON 88 tersebut sempat mencuat pada akhir 2020. Kala itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyebut mulai 1 Januari 2021, BBM jenis premium (RON 88) tak tersedia lagi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jawa, Madura, dan Bali.
Nurhidayah juga mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang terus memperhatikan kebutuhan BBM untuk nelayana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Kini kedua pelaku diamankan ke Mako Sabhara Polda Kalteng. Pemilik SPBU terdekat dengan lokasi juga akan segera dilakukan pemanggilan
Wakil Ketua DPRD Kotim H Rudianur berjanji akan turun tangan dalam mengawasi langsung sistem penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sebab ia menilai ada yang tidak beres.
