Tag
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palangka Raya melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani.
Karena sektor yang bisa digenjot adalah perkebunan maka dari itu pihak perusahan perkebunan agar patuh terhadap kewajiban membayar
BPHTB dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Kewajiban ini bisa diartikan bahwa orang atau badan mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut
Banyaknya bisnis properti di Pulang Pisau menjadi peluang untuk mendapatkan BPHTB
Sebagian pengembang beralasan penetapan 5% tidak sejalan dengan PP Nomor 34 Tahun 2016 BPHTB sebesar 1%. Namun baik itu Pemkab Kotim maupun sebagian kalangan DPRD tetap mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 yang dalam Pasal 88 tarif BPHTB paling tinggi 5%.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah memberi kemudahan dalam proses sertifikasi tanah, berupa kebijakan dispensasi pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Warga atau calon…
