Pemko Palangka Raya Diminta Siapkan Biaya Iuran BPJS Kesehatan
Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Riduanto meminta pemerintah setempat menyediakan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas III.
Tag
Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Riduanto meminta pemerintah setempat menyediakan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas III.
Kepolisian Republik Indonesia menjadwalkan memeriksa lima direktur utama vendor yang melakukan kegiatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait persoalan kebocoran data yang sedang diselidiki institusi tersebut.
Beredarnya informasi adanya data yang ditawarkan di forum online yang diberitakan menyerupai data BPJS Kesehatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, direspon Direktur Utama dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah bergerak melakukan penindaklanjutan masalah tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengerahkan tim khusus untuk melacak dan menemukan sumber terkait kabar kebocoran data pribadi peserta yang diperjualbelikan oknum melalui media sosial.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar Komisi IX DPR RI memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan terkait dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) BPJS Kesehatan Lily Kresnowati memastikan pelayanan JKN-KIS di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan optimal meskipun dalam situasi lebaran.
Proses pendataan dan validasi?dilakukan pada wilayah Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Suling Tambun
Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palangka Raya, Muhammad Masrur Ridwan mengatakan pihaknya siap melakukan me-lockdown kantor jika ditemukan pegawai positif covid-19.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan masih ada defisit Rp6,36 triliun untuk kondisi keuangan menyeluruh.
Politisi Partai NasDem ini meminta Pemkab melalui Dinas Kesehatan Kapuas, supaya bisa cepat menyelesaikannya
Jajaran Komisi IV DPRD Kapuas menggelar audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kapuas, bertempat di ruang rapat gabungan DPRD setempat pada Senin 22 Februari 2021.
Koordinasi yang dilakukan pihak BPJS dengan pihak Kejati tersebut merupakan salah satu upaya penegakan kepatuhan pada program JKN-KIS untuk dapat memberikan sanksi kepada pemberi kerja
Bila survei tingkat kepuasan layanan kesehatan itu ditanyakan kepada peserta mandiri dan penerima upah maka tingkat kepuasan akan menurun
Kepesertaan meningkat setelah pemerintah daerah menambahkan 29.957 warganya dalam program BPJS Kesehatan
Dinas Sosial Barito Timur terus bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta kelas 3 yang dibiayai pemerintah daerah.
Kondisi ini terlihat dari banyaknya keluhan pada saat masyarakat yang benar-benar miskin berobat ke RSUD?Jaraga Sasameh Buntok
TEMPO.CO , Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar angkat bicara menanggapi pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( RUU Cipta Kerja ). Ia menyebutkan pengesahan…
Koordinator Advokasj?BPJS?Watch Timboel Siregar?mengingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan akan risiko penentuan besar iuran kepesertaan?BPJS Kesehatan saat kelas rawat inap dihapuskan pada tahun 2022 mendatang. Saat itu hanya ada satu kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan.
Bila yang menunggak adalah pihak perhotelan bisa saja hotel tersebut dihentikan operasionalnya sementara hingga pembayaran dilakukan tuntas
BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Jawa Tengah, menyarankan peserta JKN-KIS dari segmen PBPU/ Peserta mandiri yang menunggak iuran di tengah masa pandemi yang jumlahnya sebanyak 146.575 peserta atau 5,57 persen dari total peserta untuk memanfaatkan program relaksasi.