Tag
Penyerahan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Kedatangan Kepala BPK RI!?Perwakilan Kalimantan Tengah?bertujuan untuk memantau proses pemeriksaan rinci yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, menyampaikan harapannya agar Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Tengah yang baru dilantik dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait.
Wagub Kalteng menyampaikan apresiasi atas kerja sama BPK Kalteng sebelumnya yang dinilai berhasil menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah digelar di Auditorium BPK Kalteng dan dihadiri langsung Wakil Gubernur H Edy Pratowo.
Pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara untuk tahun anggaran 2024 resmi dimulai oleh Tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, pada Senin, 17 Februari 2025.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Kalteng.
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng mengingatkan semua pihak untuk selalu waspada terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Pj Bupati Seruyan Djainuddin Noor didampingi Pj Sekretaris Daerah Bahrun Abbas menghadiri? kegiatan Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng mengingatkan perlunya akurasi dalam pemberian program bantuan Kartu Tani Berkah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng melakukan pemeriksaan laporan keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Palangka Raya tahun anggaran 2023.
Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bayu Harry Purwanto mengatakan, salah satu sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan pihaknya adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI)? tingkat entitas dan juga akan melakukan update terhadap proses bisnis entitas seperti penggelaran, pengajian kepegawaian, belanja modal? dan lainnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP) dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pemeriksaan pendahuluan kinerja sebagai langkah perbaikan mandatory.
Bupati Barito Utara?H Nadalsyah mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalteng telah berkenan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 melalui pemeriksaan interm yang dilaksanakan pada 26 Januari sampai dengan 24 Pebruari 2023 dan pemeriksaan terinci (substantif) yang dilaksanakan 16 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2023.
Kabupaten Barito Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2022.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)?menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dana bantuan partai politik tahun anggaran 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur itu baik, terbukti dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati?Murung Raya (Mura) Perdie M. Yoseph, mengikuti? kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2022.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara ?menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited (LKPD Unaudited) tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat 18 Maret 2022.
