BPK Nonaktifkan Pegawainya yang Terima Suap dari Bupati Bogor
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menonaktikan pegawainya yang menerima suap dari Bupati Bogor Ade Yasin (AY).
Tag
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menonaktikan pegawainya yang menerima suap dari Bupati Bogor Ade Yasin (AY).
Yulhaidir berharap hasil audit terhadap penggunaan dana oleh parpol ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengungkapkan kronologis kasus yang berujung pada penangkapan dua oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya diwakili Wakil Bupati (Wabup) Rejikinoor mengikuti kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2021 Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Auditorium BPK Provinsi Kalteng, Jumat (18/3).
Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menyatakan telah menyerahkan surat permintaan audit forensik kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap semua transaksi yang telah dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya mengadakan kegiatan exit meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan uang suap yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos COVID-19, juga mengalir ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audiensi yang berlansung di ruang kerja wali kota itu dilakukan secara terbatas dan sekaligus menjadi momen silahtuhrahmi dengan kepala BPK Kalteng yang baru
Selain itu perlu?upaya untuk mempercepat implementasi teknologi sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu sistem
Seluruh fraksi partai politik di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) sepakat untuk penyertaan modal kepada Bank pembangunan Kalteng (BPK) yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sekitar Rp 50,9 miliar.?
Senin ini BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara (PKN) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri persero tahuj 2012-2019 ke Kejaksaan Agung
Adi menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19
Politisi PDIP ini juga mengingatkan, pemerintah kota setempat untuk tidak cepat puas terhadap capaian yang diperoleh tersebut
Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat, rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Kalteng meningkat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng mencatat dalam laporah hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2020 masih ada Rp27,49 miliar yang belum dikembalikan ke kas negara.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, pemerintah setempat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Pemerintah Kabupaten Seruyan, tercatat menjadi daerah pertama di Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020.
Tujuan penerimaan suap itu adalah agar Rizal mengupayakan perusahaan milik Leonardo Jusminarta Prasetyo yaitu Minarta Dutahutana menjadi pelaksana proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria paket 2 pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan dua tersangka dalam perkara suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 kepada tim Jaksa Penuntut Umum agar dapat segera disidangkan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 21.425 rekomendasi hasil pemeriksaan pada semester I-2020 untuk mendukung adanya perbaikan tata kelola keuangan negara.