Pemko Palangka Raya Bedah APBD 2025 Lewat Interim BPK
Langkah ini ditandai dengan berakhirnya agenda exit meeting bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Tag
Langkah ini ditandai dengan berakhirnya agenda exit meeting bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kualitas belanja daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 60 hari.
Pemeriksaan BPK?menjadi bagian dari upaya membangun sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan negara.
Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang selama ini telah berkolaborasi erat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam upaya penanganan kebakaran di permukiman maupun kebakaran lahan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023.
Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengajak seluruh perangkat untuk mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menyatakan dukungannya terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalteng.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pihaknya siap untuk terus menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai bagian upaya memperbaiki kinerja Kemendagri.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyatakan urgensi pelaksanaan audit dan pengaturan keuangan Sekretariat ASEAN yang mengacu pada standar internasional, serta penguatan peran dan fungsi Divisi Audit dan Evaluasi Sekretariat ASEAN.
Perangkat daerah yang dilakukan pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Tengah untuk dapat bekerjasama guna kelancaran pemeriksaan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan pemberitahuan entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2023, di aula Setda Lantai I, Jumat, 27 Januari 2023
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mampu mengungkap banyak pelaku korupsi.
Pihaknya juga telah memberikan opini WDP terhadap satu dari 39 LK pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021.
Pius Lustrilanang mengingatkan visi BPK dalam Rencana Strategis (Restra) 2020-2024.
Yaya, yang saat itu mahasiswa S3 Universitas Padjajaran di bawah bimbingan Bahrullah, juga mendapatkan informasi itu selepas keduanya bertemu untuk membahas disertasi. Oleh karena itu, Yaya mempertahankan pernyataannya di BAP, begitu pun saksi lainnya, Rifa Surya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas bantuan keuangan partai politik (parpol).