BUMD Diminta Berdayakan Masyarakat Lokal Sebagai Tenaga Kerja
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sukamara diminta untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja.
Tag
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sukamara diminta untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja.
Kementerian Dalam Negeri meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus merugi dan membebankan APBD sebaiknya dimerger atau dibubarkan.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menginginkan tahun berikutnya pemerintah kabupaten bisa mendobrak pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD seperti halnya PDAM Dharma Tirta Sampit.
Saat ini semua pihak harus terus berbenah dan berkembang dengan mengoptimalkan segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Sukamara
Pemkab Sukamara mulai menyicil penyertaan modal sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUME di tahun 2020, di mana cicilan yang disetorkan setiap tahunnya mencapai Rp 16 Miliar.
Pemerintah Kabupaten Seruyan berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bila memang ingin maju, maka BUMD itu dikelola oleh kalangan profesional, sehingga bisa jadi andalan pemerintah untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah
Daripada BUMD menarik usaha parkir yang sudah berjalan dengan baik, lebih baik menampung sawit petani
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meminta kepada BUMD untuk mempersiapkan teknologinya dalam rangka menghadapi era Industri 4.0 yang sudah di depan mata.
Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsv menegaskan kepada Direksi BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan presentasi rencana penggunaan modal yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.
Harapan tersebut bukan tanpa sebeb, karena pihaknya saat ini terus berupaya menjalin kerja sama terkait usaha yang bisa dijalankan
Aktivitas perparkiran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama di wilayah perkotaan akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya, agar ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu.
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kotawaringin Timur (Kotim* diminta agar mengkaji usaha atau kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BORNEONEWS, Sampit - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kotawaringin Timur diharapkan oleh pemerintah daerah agar bisa menganggandeng pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM agar mereka bisa…
BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotim Parimus menegaskan pembentukan BUMD Perkebunan ini dalam rangka menyelamatkan petani kelapa sawit lokal Kotim. "Dengan adanya pabrik ini nantinya dapat…
BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus mendukung dengan adanya pembangunan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung tandan buah segar (TBS) masyarakat agar…
BORNEONEWS, Sampit - Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) untuk disahkan. Ketiga ranperda tersebut yakni tentang Perangkat Daerah,…
BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Kalangan DPRD Kotawaringin Timur mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mendorong perekonomian masyarakat dan meningkatkan potensi…
BORNEONEWS, Kotim - Komisi II DPRD Kotawaringin Timur mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemkab diminta secepatnya…
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) siap menampung atau membeli hasil pertanian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama beras, karet dan rotan. “Petani tidak usah…