KPK Minta Perkuat Sinergi Cegah Korupsi
BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pemerintah daerah memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan…
Tag
#Cegah Korupsi
Saring: Audit Investigasi Langkah Pencegahan Korupsi
Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Saring menekankan perlunya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan audit investigasi sebagai langkah pencegahan korupsi.
Pemkab Kotim Komitmen Cegah Korupsi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berkomitmen melaksanakan aksi pencegahan korupsi.?
Pemda Bisa Berperan Atasi Korupsi
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden mengingatkan peran strategis yang bisa dilakukan Pemerintah daerah dalam mengatasi korupsi.
KPK Dampingi Pemda Cegah Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan akan melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah untuk mencegah tindak pidana korupsi.?
Pemko Palangka Raya Diminta Fokus Tiga Sektor Prioritas Cegah Korupsi
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mendorong pemerintah daerah fokus pada tiga sektor pencegahan korupsi. Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan modern.
Seluruh Perangkat Daerah Diharapkan Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin mengharapkan kepada seluruh perangkat daerah di Kalteng agar dapat berkomitmen mencegah tindak pidana korupsi.
Gubernur Kalteng Berharap Seluruh Stakeholder Aktif Cegah Korupsi
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran berharap kepada seluruh stakeholder baik tingkat pemprov maupun kabupaten dan kota di Kalteng supaya berperan aktif mendukung dan menjalankan program pencegahan dan pemerantasan korupsi di wilayahnya masing-masing.
Pemko Palangka Raya Raih Peringkat 4 Terbaik Cegah Korupsi
Pemko Palangka Raya meraih peringkat 4 terbaik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Predikat itu berdasarkan penilaian KPK semester satu tahun 2021.
Wali Kota Palangka Raya: Transaksi Elektronik Langkah Strategis Cegah Korupsi
Penggunaan alat perekam transaksi usaha itu menjadi salah satu inovasi peningkatan PAD dan mencegah kebocoran pajak di tengah pandemi COVID-19
Pemko Palangka Raya Tingkatkan Pengawasan Cegah Korupsi
Pemerintah Kota Palangka Raya berkomtimen meningkatkan pengawasan dalam upaya?mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
KPK Sepakati Tukar Informasi Upaya Cegah Korupsi dengan BNPT-BNN-BPIP
KPK?bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyepakati untuk bertukar informasi dan data dalam upaya pencegahan korupsi.
Plt Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Jalankan Program Pencegahan Korupsi
Plt Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya menegaskan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah di Kalteng.
Ketua DPRD Nilai Pemko Palangka Raya Telah Beri Dukungan Penuh Dalam Pencegahan Korupsi
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto menilai bahwa Pemerintah Kota atau Pemko Palangka Raya selama ini telah memberi dukungan penuh dalam hal pencegahan tindak korupsi di kalangan pemerintahan Kota Cantik.
Prof Romli: Omnibus Law Cegah Korupsi di Birokrasi
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di birokrasi yang terlihat dari upaya undang-undang tersebut memangkas perizinan berinvestasi.
Polsek Kahayan Kuala Dukung Pencegahan Korupsi
Polsek Kahayan Kuala mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kecamatan Kahayan Kuala. Baik itu pada lingkungan kecamatan maupun pedesaan.?
Cegah Korupsi, Kementerian Desa dan KPK Sepakat Tukar Informasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyepakati? bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga di Gedung Kemendes PDTT, Selasa,14 Juli 2020.
Jaksa Sehat Awasi Dana Desa
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kepala desa tidak bisa asal memainkan dana desa. Sebab, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Bun melalui program Jaksa Sehat mengawasi pengelolaan dana desa dan alokasi…