Tag
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendatangi Pemkab Lamandau untuk menggali keterangan terkait pengaduan Rukka Sombolingi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Selasa, 29 September 2020.
Terlepas dari klaim mengklaim antara ada atau tidak adanya hutan adat di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Ketua YPPMMA-KT & Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Kalteng, Simpun Sampurna mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik?yang terjadi di masyarakat.
Solusi yang coba ditawarkan kepada pihak yang berselisih di Desa Kinipan adalah dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Kinipan terlebih dulu. Jika memang maunya dijadikan hutan adat, maka ada prosedurnya. Namun harus didengar juga masyarakat yang menginginkan kebun plasma dari PBS yang menerima izin
Rencana itu batal karena jalan negara tepatnya saat memasuki wilayah Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, sulit ditembus karena tergenang luapan air sungai.
Tokoh masyarakat Desa Karang Taba, Triyanto menilai klaim atas hutan adat Kinipan tidak tepat, karena hutan tersebut berada di wilayah Desa Karang Taba.
Dinilai dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, tidak sepenuhnya warga di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau menolak keberadaan perusahaan kelapa sawit.
Guna mengumpulkan berbagai informasi di lapangan terkait Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong mengunjungi lokasi tersebut, Rabu, 9 September 2020.
Ketua Umum DPW IHB Kalteng Thoeseng TT Asang menyampaikan hasil investigasi terkait konflik di Desa Kinipan. Salah satunya,?terkait kelompok masyarakat yang mengklaim adanya kawasan?hutan adat di areal PT Sawit Mandiri Lestari (SML).
Triyanto, seorang tokoh masyarakat Desa Karang Taba?yang berbatasan langsung dengan Desa Kinipan, Lamandau mengatakan?bahwa sebagian besar foto dan video yang beredar di media sosial (Medsos) yang menggambarkan kondisi lahan di sana tidak sesuai fakta yang ada di lapangan.
Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri mengatakan penetapan hutan adat harus ada keputusan dari pemerintah. Sehingga, tidak bisa sembarangan untuk mengklaim kawasan sebagai hutan adat.
Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal?Fitri memimpin konferensi pers perihal?Desa Kinipan dan PT?Sawit Mandiri Lestari (SML) di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 1 September 2020.
Saat pendistribusian sembako tepatnya saat proses bongkar barang dilakukan kala itu hadir dan diketahui Camat Batangkawa beserta sekretaris, termasuk Kades Kinipan, karena sebelum mendistribusian dilakukan memang telah terjalin koordinasi
Warga Desa Kinipan Kabupaten Lamandau menolak tudingan dari pihak yang mengatakan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) melakukan penggusuran hutan adat Desa Kinipan.
