Umar Arsal bantah Demokrat Dinasti Politik
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan Umar Arsal membantah partai politik yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono itu merupakan dinasti politik.
Tag
#Dinasti Politik
Fatwa Dinasti Politik hingga Vaksin Covid-19 Bakal Dibahas di Munas MUI
Komisi Fatwa MUI terus menggelar rapat internal mengundang para ahli sampai akhir Oktober untuk membahas rencana fatwa.
Pengamat Sebut Dinasti Politik Halangi Potensi Kader Lain
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan memang tak ada hukum yang melarang politik kekerabatan atau dinasti politik di Indonesia. Namun, kata…
Soal Dinasti Politik, Ketum Golkar: Realitas Politik yang Dikehendaki Masyarakat
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara ihwal polemik?dinasti politik?di Pilkada 2020. Ia sekaligus menjawab anggapan partai politik memberi ruang bagi tumbuh suburnya politik kekerabatan dalam pilkada.
Politikus PDIP: Istilah Dinasti Politik Sudah Tak Pas, Sebab Dinasti Itu Warisan
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-?Alex Indra Lukman,?menilai istilah?dinasti politik?sudah tidak pas.
Pengamat: Banyak Bupati yang Langgengkan Dinasti Politik
Lembaga kajian politik dan pemerintahan, Nagara Institute,?menyoroti masih banyaknya?dinasti politik?di Pilkada 2020.
Gibran: Saya Tahu Siapa yang Memainkan Isu Dinasti Politik
Calon Wali Kota Solo,?Gibran?Rakabuming Raka, mengatakan warga Solo tidak pernah meributkan dinasti politik. Ia pun mengaku mengetahui siapa orang yang meributkan soal dinasti politik.
Soal Politik Dinasti, Gibran: Saya Ikut Kontestasi
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjawab tudingan mengenai politik dinasti atas pencalonannya oleh PDI Perjuangan mengingat dirinya sebagai putra Presiden Joko Widodo.
Dinasti Politik Khawatirkan Satu Keluarga Duduk di Lembaga Dewan
Dinasti politik memang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang terutama terhadap calon anggota legislatif. Namun hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kebijakan jika nanti duduk di lembaga itu ada beberapa orang yang berasal dari satu keluarga.