Tag
Majelis DKPP membacakan putusan 13 perkara yang melibatkan 41 penyelenggara pemilu yang menjadi teradu. Jenis sanksi yang dikeluarkan DKPP adalah 4 peringatan, 5 peringatan keras, dan 1 pemberhentian tetap
DKPP juga memberhentikan tiga anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yakni Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande
Empat penyelenggara pemilu dari KPU Provinsi Papua yang mendapat sanksi pemberhentian tetap bernama Theodorus Kossay (ketua), Jufri Abu Bakar (anggota), Fransiskus Letsoin (anggota), dan Melkianus Kambe (anggota)
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan lembaganya memiliki dasar yang kuat dalam memutus perkara etik penyelenggara pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang?memecat Arief Budiman?sebagai Ketua KPU seharusnya diambil setelah dilakukan kajian yang komprehensif dengan pertimbangan yang jelas terkait ukuran melanggar norma kode etik seperti diatur dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Jangan sampai beban kerja KPU dapat terganggu dan terhambat akibat putusan tersebut, terlebih KPU baru saja melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan perlu melakukan evaluasi
Evi mengaku sedih atas keputusan DKPP tersebut karena Arief Budiman tak seharusnya menerima putusan tersebut
Arief Budiman dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta
DKPP menilai bahwa tindakan teradu mengonsumsi minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap wanita di Kantor Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika
Mawardi secara tegas menyatakan tidak puas dengan kinerja Bawaslu Kapuas, yang mana seperti daerah lain ia mencontohkan seperti oknum kades berfoto saja dengan Paslon seharusnya sudah dikenakan pasal pidana pemilihan. Kejadian itu sudah bisa menjadi yurisprudensi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Seruyan, terus menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petani pekebun di Kabupaten Seruyan.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Pokok perkara yang diadukan yakni KPU dan Bawaslu Kota Mataram diduga tidak profesional, karena tidak menerbitkan penetapan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan yang telah memenuhi syarat dukungan, keputusan tentang status dukungan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Mataram tahun 2020
Sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP sehingga dapat dilihat oleh siapa pun
Kampanye daring bertema "Roadshow Online Berenerji" yang dilakukan Wali Kota Risma pada Minggu (18/10) melanggar PKPU dan sejumlah aturan lain
Dalam pokok aduannya, Alan Hasan mendalilkan bahwa Teradu I-V telah mencoret namanya sebagai calon terpilih dalam Pengumuman Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halsel 2020 Nomor 54/PP.04.2-Pu/8204/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020
Administrasi silon dan sipol yang tidak tertib?bisa menimbulkan salah penafsiran. Lebih parah lagi, penyelenggara pemilu salah mengambil kebijakan karena silon dan sipol
Lima penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari empat penyelenggara pemilu yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan seorang dari Bawaslu Provinsi Gorontalo
Ke 5 penyelenggara pemilu, yang terdiri dari 4 penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Gorontalo
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof Dr Muhammad mengatakan mengelola pilkada tidak hanya cukup pada pemahaman terkait regulasi namun diperlukan pemahaman pada prinsip etika dan perilaku.
