Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kobar
Anggota DPRD Kobar Reqsi Setiawan saat membacakan hasil rapat gabungan komisi menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.
Tag
Anggota DPRD Kobar Reqsi Setiawan saat membacakan hasil rapat gabungan komisi menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Rudi Imam Gunawan, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap bekerja optimal meski dihadapkan pada…
"Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan rutin, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan indikator pendidikan,"
Permintaan tersebut disampaikan dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kobar Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Rombongan DPRD Kobar disambut langsung oleh Menteri P2MI, Drs. Mukhtarudin. Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kobar Rudi Imam Gunawan, Wakil Ketua II Sri Lestari, serta anggota DPRD Kobar Yayang Desyareni.
Usulan dalam Musrenbang tidak seharusnya hanya terfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata, melainkan juga harus memperhatikan program-program nonfisik yang berdampak langsung pada masyarakat/?
LKPJ merupakan laporan yang memuat keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus menjadi gambaran kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
kehadiran gubernur di salah satu destinasi wisata unggulan Kobar tersebut menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi terhadap potensi pariwisata di daerah.
Jalan penghubung menuju dusun tersebut sudah lama diusulkan untuk ditingkatkan kualitas infrastrukturnya. Namun hingga kini, usulan yang disampaikan hampir 10 tahun lalu itu belum juga terealisasi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kobar Rudi Imam Gunawan, didampingi Wakil Ketua II Sri Lestari, serta diikuti anggota DPRD Kobar. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah bersama unsur Forkopimda serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat saat ini dinilai sebagai langkah untuk menata sistem pembangunan nasional agar lebih tepat sasaran bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Monitoring dilakukan secara langsung dengan meninjau kondisi pantai, sarana pendukung wisata, hingga infrastruktur penahan abrasi.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah menggelar rapat koordinasi, bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bagian pemerintahan, kecamatan, serta perwakilan desa dan kelurahan, Kamis, 19 Februari 2026.?
Guna konsultasi terkait pengelolaan sampah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan M. Anuar usai mengikuti upacara peringatan, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan daerah dari penjajahan.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat kerja bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kobar, Selasa, 13…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, menyoroti kondisi banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah Kobar di tengah kebijakan…
Reses tersebut dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin, didampingi Wakil Ketua II Rudi Imam Gunawan. Turut hadir anggota DPRD Kobar Daerah Pemilihan (Dapil) I, yaitu Reformas Agung Gumelar, M. Yasir Fajar Afrizal, Ade Rido Hadi, Abdul Rahman,? Ali Rahmat dan? Yayang Desyareni.
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terus aktif mengajak masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.