Tag
Menurutnya, langkah tersebut penting karena karakteristik wilayah Kota Palangka Raya memiliki sejumlah tantangan lingkungan, termasuk kawasan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengawasan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap pelaku usaha yang menjual minol telah memiliki izin sesuai ketentuan. Pengawasan juga penting untuk mencegah peredaran minol tanpa izin yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Khemal mengatakan pelayanan publik harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh membebani masyarakat dengan pungutan di luar aturan. Karena itu, pengawasan internal di masing-masing SOPD perlu dilakukan secara rutin.
Arif mengatakan DPRD tidak ingin persoalan internal pemerintahan baru ditindaklanjuti setelah menjadi perhatian lembaga eksternal seperti KPK, BPK, Inspektorat maupun aparat penegak hukum.
Pemerintah bersama aparat dan tim penanganan karhutla terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran. Namun, langkah pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari lingkungan masing-masing.
Keterlibatan masyarakat dalam pemadaman titik api perlu disiapkan secara matang, terutama dari sisi kondisi fisik dan kemampuan dasar penanganan kebakaran.
Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi, mengatakan tandon air tersebut dapat digunakan oleh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menyampaikan perhatian serius terhadap kondisi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan (karhutla) yang masih mengkhawatirkan di Kota Palangka Raya.
Ia menilai PTM juga penting untuk mengurangi risiko learning loss akibat pembelajaran daring. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan PTM terbatas bagi jenjang PAUD, SD dan SMP mulai 10 September 2026. Namun, dalam surat edaran tersebut, sekolah diberikan kewenangan mengambil langkah pengamanan apabila kondisi kualitas udara memburuk.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menegaskan pentingnya kepastian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Palangka Raya mendukung…
Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai TKD 2027 sekaligus skema pembiayaan gaji PPPK. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus dilakukan sebelum APBD ditetapkan, bukan setelah anggaran disahkan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan setiap perubahan program dan kegiatan dalam rancangan Perubahan…
?Z,??q???l?%??! ?A< AF???td??:?^,3?>l7?!?? ]??????;l?#??????`@??m4cL???-@?`DF??m?P?8?I?1o?c??yP?;??kE?52???JL??@???y
Menurut Arif, keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik serta anak didik harus menjadi prioritas pemerintah di tengah kualitas udara yang belum membaik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan RP3KP memiliki peran penting sebagai arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan Kalampangan merupakan salah satu kawasan yang menjadi lumbung pangan bagi Kota Palangka Raya. Karena itu, kondisi petani di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Khemal, petani tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam produktivitas pertanian. Pendampingan pemerintah diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, dan dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya.
