Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.367.135.927 atau sekitar Rp5,36 miliar. Kepala…
Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang akurat mengenai kebutuhan rumah, kondisi kawasan permukiman, ketersediaan lahan, kebutuhan MBR, hingga perkembangan kawasan permukiman.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. Ia mengatakan fraksinya telah mencermati penyampaian Wali Kota Palangka Raya terkait sejumlah agenda strategis daerah.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, mengatakan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian fraksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan personel, sarana prasarana, sumber air serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
Khemal mengatakan, pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, penyusunan RP3KP daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tiga tahapan utama.
Khemal mengatakan, pengesahan KUA-PPAS merupakan tahapan awal sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan bersama tim pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekayaan Intelektual penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan…
Sumadi mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap sektor dan kelompok masyarakat yang paling terdampak sehingga kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin…
Ia meminta sarana dan prasarana medis dipersiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Menurut Khemal, kondisi kabut asap yang semakin pekat tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan.
Menurutnya, kondisi sejumlah ruas jalan masih menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Sudarto mengimbau masyarakat yang melintas di kawasan tersebut agar meningkatkan kewaspadaan. Asap dari Karhutla dapat mengganggu jarak pandang dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.
Harmonisasi tersebut, membahas Raperda Kota Palangka Raya tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Kelurahan Presisi serta Hak Kekayaan Intelektual.
Khemal mengatakan, Raperda tersebut mendorong ketersediaan data kelurahan yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Khemal, Perda tidak cukup hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga harus dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting, namun tidak boleh membuat persoalan keselamatan warga terabaikan. Berbagai persoalan di lapangan harus disampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih konkret.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengembangan potensi atlet daerah.
