Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengungkapkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Palangka Raya pada tahun…
Banyak pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan akibat aktivitas usaha yang terhambat selama pemadaman berlangsung.?
"Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal pembahasan kedua raperda ini secara objektif dan konstruktif agar menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,"
"Kualitas bahan bakar harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat ragu karena minimnya informasi. Hasil uji teknis dan kesiapan distribusi perlu disampaikan secara terbuka agar menumbuhkan kepercayaan publik,"
"Studi banding ini kami lakukan untuk memperkuat substansi Raperda Kepramukaan agar menjadi payung hukum yang kokoh bagi keberlangsungan Gerakan Pramuka di daerah,"
Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta semangat gotong royong kepada generasi muda. Karena itu, diperlukan dukungan regulasi agar pembinaannya berjalan lebih optimal.
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.?
Kondisi tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Langkah tersebut, dinilai penting agar usulan kuota yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Arif berharap Pemko Palangka Raya melalui dinas terkait dapat segera melakukan kajian terhadap skema program tersebut, termasuk melihat kemampuan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya
"Jangan langsung melakukan pembayaran tanpa mengecek identitas penerima. Pastikan nama merchant yang muncul sesuai dengan tempat transaksi dan nominal yang dibayarkan juga benar,"
"Perlu ada edukasi yang lebih masif kepada masyarakat agar memahami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Samsat
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi dan jasa keuangan yang menjanjikan keuntungan…
Selain bantuan pakan, ia juga mendorong adanya pendataan dan pembinaan berkelanjutan terhadap peternak lokal agar usaha yang dijalankan semakin berkembang dan mampu bersaing.
Peningkatan APBD sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus adalah keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut.
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pendapat, maupun kreativitas.
Momen peringatan hari jadi ini dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk terus memperbaiki segala kekurangan sekaligus mempertahankan hal-hal positif yang telah dicapai selama ini.
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, terdapat delapan vendor provider dan pengelola infrastruktur jaringan yang akan terlibat dalam proses penataan, yakni Telkom, Lintasarta, Fibernet, MyRepublic, Indosat bersama Tower Bersama Group (TBG), Ebtel, XL Home, serta PLN Icon Plus atau Iconnet. Seluruh pihak telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah guna menyamakan langkah penataan.
Forum yang mempertemukan pemerintah daerah dengan insan pers merupakan langkah positif untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat secara terbuka.
