KPK Panggil Dua Saksi Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster di KKP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan "forwarder" dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita telepon seluler dari Yudha Pratama, ajudan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) dalam penyidikan kasus suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini telah menyita Rp16 miliar, lima unit mobil, dan sembilan sepeda dalam penyidikan kasus suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua Sekretaris Pribadi (Sespri) Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) soal aliran uang dalam kasus suap terkait perizinan benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi mengenai aliran uang dalam kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Juru bicara Jusuf Kalla, Husein Abdullah, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan klarifikasi kepada Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto soal tudingannya bahwa Jusuf Kalla otak di balik ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) mengaku dikonfrontasi soal barang bukti yang sebelumnya telah diamankan dalam kasus suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster.
Mereka yang dipanggil, yaitu Manajer Kapal PT Dua Putra Perkasa (DPP) Agus Kurniawanto, Manajer PT DPP Ardi Wijaya, Direktur Keuangan PT DPP M Zainul Fatih, Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (ACK) Amri, dan Komisaris PT ACK Achmad Bachtiar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan status Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terkait dengan kasus yang menjerat Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan.
Seorang petugas KPK menggeret koper mewah merek Louis Vuitton (LV) untuk ditunjukkan kepada wartawan saat penyampaian keterangan terkait kasus dugaan suap perizinan budidaya benih lobster di gedung KPK pada Kamis (26/11) dini hari.
Firli juga turut merespons soal adanya pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK tidak berlebihan dalam memeriksa Edhy
Harapannya?KPK bisa melakukan pemeriksaan secara komprehensif mengenai kasus ini
KPK melakukan penggeledahan di beberapa ruangan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (27/11) mulai sekitar pukul 10.45 WIB sampai Sabtu (28/11) sekitar pukul 03.00 WIB
KPK menduga Edhy Prabowo mengantongi saham di ACK melalui nominee atau pinjam nama.
Edhy yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 25 November 2020.
Gerindra percaya kasus yang menimpa Edhy Prabowo tidak akan mengganggu proses dan berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Gerindra berharap agar asas praduga tidak bersalah Edhy Prabowo tetap dihormati dan dijunjung tinggi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang?dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.