Tag
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya sebesar 5,49 persen menunjukkan…
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen karena sangat memberatkan petani sawit.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih stabil jelang implementasi biodiesel 50 persen atau B50.…
Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr.Eddy Suratman, MA menilai kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan mandatori program campuran biodiesel 35 persen (B35)? menguntungkan petani sawit di Kalbar.
Sebelumnya selaku saksi dalam persidangan kasus korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya pada 2021 sampai 2022 dan ditanya mengenai lebih lanjut pemberian uang dari Master, Ringgo mengaku tidak mengetahui hal itu.?
Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana didakwa melakukan tindak pidana korupsi Persetujuan Ekspor (PE)?Crude Palm Oil?(CPO) dan turunannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp6,047 triliun dan perekonomian negara Rp12,312 triliun.
Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai, kebijakan pemerintah soal minyak goreng yang diterapkan saat ini bukan saja membuat petani miskin dan produsen Crude Palm Oil (CPO) bangkrut, tetapi juga para pengusaha eksportir CPO dan turunannya kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk meninjau ulang berbagai kebijakan pungutan yang memberatkan eksportir Crude Palm Oil (CPO).?
Walaupun komoditas kelapa sawit merupakan produk unggulan ekspor Indonesia, namun kebijakan iklim usaha tetap saja tidak berpihak pada petani dan pengusaha sawit, baik yang dikelola melalui perusahaan maupun petani kelapa sawit mandiri.
Hal ini katanya mengingat mekanisme ekspor akan disesuaikan dengan jumlah domestic market obligation atau DMO yang akan dilakukan SSMS
Anggota DPR RI Komisi IV asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah Bambang Purwanto meminta pemerintah menyikapi serius permasalahan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Kebijakan tersebut menurut Yura memberikan dampak salah satunya, menurunnya harga tandan buah segar atau TBS petani yang cukup signifikan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan tata kelola ekspor CPO sawit perlu dipermudah agar dapat memberikan dampak ke beberapa hal seperti kenaikan harga TBS.
Begitu pula dengan pasca pencabutan larangan tersebut dan diizinkannya ekspor CPO kembali dilakukan, juga mempengaruhi kondisi harga minyal? goreng.
Pengamat kebijakan publik, Zaky Yopie menilai untuk mengatasi problem terkait aturan ekspor CPO perlu ada komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dosen dari Universitas Palangka Raya tersebut juga mengatakan selain dapat digunakan untuk industri pengolahan minyak goreng, CPO juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi masa depan.?
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022, ditetapkan bahwa persetujuan ekspor (PE) dilakukan secara elektronik.
Di tengah perkembangan tersebut, lanjut Otto, pasar keuangan domestik secara umum bergerak volatile sejalan dengan pelemahan pasar keuangan global seiring aksi risk off investor.
Dia berharap dengan dibukanya kembali ekspor CPO akan diikuti naiknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bagi petani plasma maupun petani swadaya
Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membuka kembali kran izin ekspor minyak sawit atau CPO dan turunannya.
