Tag
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak akan mencabut sanksi pemberhentian tetap Evi Novida Ginting sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dinilai melanggar kode etik.
Meski keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat, tetapi lembaga tersebut tidak berwenang terhadap keberadaan Evi selaku anggota KPU.
Muhammad mengatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, termasuk bagi presiden, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Evi Novida dicopot dari jabatannya sebagai Komisioner KPU secara tidak hormat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020 berdasarkan perintah putusan DKPP pada 18 Maret 2020
Istana menyebut pemecatan?Evi Novida Ginting?dari jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sesuai prosedur.
DKPP menilai komisioner KPU berperan dalam perubahan perolehan suara dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kalimantan Barat
