Tag
"Kita berharap agar aparat penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga iklim investasi tetap kondusif di Kalimantan Tengah,"
Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menegaskan bahwa PT Agro Karya Prima Lestari atau AKPL telah menjalankan kewajiban kemitraan dengan masyarakat sesuai dengan regulasi pemerintah.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalteng, Rawing Rambang, menyampaikan bahwa pihaknya secara konsisten mendukung kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam peringatan May Day 2025, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya menjaga kondisi yang kondusif bagi…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam pemaparannya di kegiatan Teknis Kelapa Sawit atau TKS dan Field Trip di Sampit, Senin, 28 April 2025, Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Dr Rawing…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah, Dr Rawing Rambang dalam kegiatan Teknis Kelapa Sawit atau TKS dan Field Trip di Sampit, Senin, 28 April 2025 menyoroti…
Padahal, para pelaku usaha sudah berupaya mengurus perizinan sesuai prosedur. Hanya saja, di tengah proses tersebut, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025, yang menyebabkan lahan yang sedang berproses langsung dikategorikan bermasalah.
"GAPKI Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong kemajuan sektor perkebunan sawit,"
Dalam upaya memperkuat pengetahuan dan keterampilan hubungan industrial di industri perkebunan kelapa sawit, telah dilaksanakan Workshop Isu Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Teknik Komunikasi Hubungan Industrial. Acara ini berlangsung selama dua hari pada tanggal 9-10 April 2025 di Hotel Aquarius Palangka Raya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrenbangda RKPD Kalimantan Tengah tahun 2025 resmi dibuka di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat daerah.
Sekretariat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah baru-baru ini menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Forum Dayak atau FORDAYAK sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Irawan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan isu-isu strategis terkait peran kelapa sawit dalam perekonomian, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional.
"Kami berharap program ketahanan pangan ini dapat tercapai sesuai harapan Bapak Presiden, yakni swasembada komoditas utama seperti jagung, padi, gula, dan garam,"
"Kami ingin memastikan bahwa pengembangan jagung dan padi ini tidak hanya sebatas program, tetapi juga berjalan secara optimal di lapangan dengan hasil yang nyata,"
"Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan nilai tambah bagi bisnis anggota GAPKI sekaligus menjawab kebutuhan pangan nasional,"
"Zero Waste Week 2025 adalah contoh nyata bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan solusi yang efektif dalam pengelolaan sampah. Kami bangga menjadi bagian dari upaya ini,"
Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menyampaikan harapannya agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dapat menjalankan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan saat kampanye.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menghadiri acara Adat Dayak Penyambutan Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur H Edy Pratowo di Istana Isen Mulang pada Selasa, 4 Maret 2025.
"Peningkatan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan akan memainkan peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kalimantan Tengah,"
"Aturan baru ini akan mengenakan beberapa sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, seperti penagihan atau denda administratif, penguasaan kembali hutan oleh pemerintah, dan pemulihan aset termasuk proses hukum untuk memastikan aset negara kembali sesuai aturan,"
"Kegiatan santunan oleh GAPKI ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi juga di beberapa kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah,"
