Tag
Dinas Kehutanan atau Dishut Kalteng?melalui UPT KPHP Kapuas Tengah, Unit XI Tahun 2020 telah mensosialisasikan pembangunan hutan adat di Desa Danau Pantau, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.
Anggota DPRD Pulang Pisau Tandean Indra Bela mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Bupati Pulang Pisau, sehingga Kabupaten Pulang Pisau memiliki hutan adat yang masyarakat hukum adatnya diakui oleh Pemerintah Pusat.?
Dengan ada pembangunan hutan adat ini diharapkan bisa mewujudkan perhutanan sosial yang berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Pulang Pisau
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau menggelar Focus Group Discussion Terkait dengan percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat di Pulang Pisau, Kamis, 12 Desember 2019.
Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi mengharapkan hutan-hutan yang tersisa saat ini bisa dikonservasi. Salah satunya melalui pengakuan masyarakat hukum adat.
Sebanyak tiga kawasan hutan adat di Pulang Pisau mulai dalam tahap pemetaan, untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.
Hutan adat yang telah diidentifikasi awal oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukamara mencapai 46 Hektar yang terdiri dari 4 desa di beberapa kecamatan.
Sebanyak tiga desa di Kabupaten Pulang Pisau diusulkan menjadi hutan adat.
Hutan adat itu lokasinya berada di Pulau Barasak, Desa Pilang. Keberadaan hutan adat ini akan menjadi satu-satunya hutan adat di Kalimantan Tengah yang mendapat pengakuan pemerintah
Bupati punya peran penting dalam penentuan hutan adat yang berada di wilayahnya. Demikian pula dengan DPRD selaku mitra eksekutif.
Pemerintah dirasa perlu untuk membuat regulasi untuk melindungi hutan adat. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor.
Permohonan hutan hak perlu proses validasi dan verifikasi, bukan berdasarkan pengakuan sepihak. Validasi adalah penelaahan terhadap kelengkapan dokumen permohonan. Sedangkan verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap pemohon dan hutan hak di lapangan.
Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan (Fapertahut) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Siti Maimunah mengatakan bahwa data BRWA saja tidak cukup untuk mengklaim hutan adat.
Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Siti Maimunah beranggapan bahwa adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 dan UU Kehutanan merupakan penyaring hak atas hutan adat.
Hutan adat yang sebelumnya termasuk hutan negara mengaami perubahan mendasar menjadi hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
Tokoh adat di Kalimantan Tengah Suwandi Asmin menegaskan keberadaan hutan adat harus ada penetapan resmi melalui pengecekan di lapangan, bukan penunjukan sepihak oleh Menteri Kehutanan.
Tokoh adat di Kalimantan Tengah Suwandi Asmin mengatakan dalam hukum adat di kalteng tidak mengenal hutan adat, yang ada selama ini tanah adat.
Seluruh peraturan harus diikuti agar mempunyai pijakan hukum kuat untuk mendapatkan pengakuan hutan adat. Data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tidak cukup untuk mengklaim hutan adat.
Hingga saat ini belum ada hutan adat di Kalimantan Tengah yang mendapat pengakuan dari negara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau, Wartony mengatakan pengakuan hutan adat tidak bisa asal klaim karena pengakuan sebuah hutan harus ada dasarnya.
