Tag
Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan Kalimantan Tengah hingga 20 tahun ke depan akan bagi ke dalam 3 wilayah pembangunan, yakni zona Barat, zona Tengah, dan zona Timur.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menunggu penetapan pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Nusantara yang dibangun pada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan peletakan batu pertama atau?groundbreaking?tahap kedua pada 1-3 November 2023 bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan proses perolehan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantao?Timur terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sudah mencapai sebesar 26 persen.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan telah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau?letter of interest?(LoI) investasi di IKN dari 16 negara.
Tak dapat dipungkiri Provinsi Kalimantan Tengah nantinya adalah salah satu penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kini sedang dibangun tepatnya berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengharapkan asas kerukunan, kegotongroyongan, dan transparansi pembangunan desa tetap menyala di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi etalase desa nusantara di mata dunia.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Komisi IX DPR RI sedang mempersiapkan penyediaan fasilitas kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dari aplikasi GeoTracker kini terlihat jelas sejumlah kawasan berupa segi empat pendek dan segi empat panjang berwarna cokelat bermunculan di barat laut-utara Teluk Balikpapan. Kalau diperbesar, jelaslah persegi empat pendek berwarna cokelat itu adalah kawasan di mana lahan dibuka dan pekerjaan pembangunan sedang berlangsung.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil menyelesaikan 16 rumah susun untuk hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau Rusun HPK.
Desa se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membentang spanduk memanjang di Titik Nol Nusantara, berisi tentang dukungan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menilai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) di daerah itu berkembang menjadi usaha lebih besar atau naik kelas.
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lapangan kerja.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada tahun depan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi mengungkapkan sebanyak 30 paket tender terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah terkontrak.
Akademisi mengingatkan pemerintah agar benar-benar menegakkan aturan pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sekretaris Pribadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Achmad Uzair mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan.
Pemerintah melakukan desain Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, agar terhindar dari banjir selama 100 tahun dengan cara membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan.
Sebesar 65 persen atau 4.322 hektare dari total areal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara Nusantara yang luasnya 6.671 hektare ditetapkan menjadi area hijau makro.
