Tag
Burhanuddin yang dimaksud adalah ST Burhandduin selaku Jaksa Agung. "Action" ketiga adalah pejabat Kejagung Burhanuddin (BR) mengirimkan surat permohonan fatwa MA kepada pejabat MA Hatta Ali (HA)
Pinangki saat itu adalah Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung
Sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu, 30 September 2020 dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi
Dalam surat dakwaan disebutkan Pinangki telah menerima uanh?500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dan 50 ribu dolar AS (sekitar Rp740 juta) sudah diberikan kepada advokat Anita Dewi Kolopaking, sehingga Pinangki menguasai uang senilai 450 ribu dolar AS (sekitar Rp6,6 miliar)
Buron Bank Bali ini akan dibawa ke Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan
Penetapan tersangka terhadap Anita dilakukan usai penyidik memeriksa 23 orang saksi dan melaksanakan gelar perkara
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono membenarkan kabar tersebut
Hari membenarkan pertemuan tersebut. Hanya saja, Anang dan Anita, membicarakan ihwal seorang jaksa yang meninggal akibat Covid-19
Jaksa?Pinangki Sirna Malasari diduga bertemu dengan?Joko Tjandra?dan pengacaranya Anita Kolopaking di Malaysia. Hal tersebut direspon Kejaksaan Agung dengan memberikan hukuman disiplin karena terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis.
Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan Brigadir Jenderal atau Brigjen Prasetijo Utomo menjadi tersangka kasus surat jalan Joko Tjandra. Bareskrim menjerat Prasetyo dengan tiga pasal
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan Brigadir Jenderal atau Brigjen Prasetijo?Utomo?menjadi tersangka kasus surat?jalan Joko?Tjandra.?
Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen?Prasetijo Utomo?sebagai tersangka kasus pemalsuan surat untuk Joko Tjandra.
Keputusan Ombudsman menindaklanjuti laporan ini dengan skema pemeriksaan inisiatif merujuk pada Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mendesak DPR menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan turun tangan bila?menemukan indikasi suap atau gratifikasi kepada aparat pemerintahan yang membantu buronan kakaq?Joko Tjandra?masuk ke Indonesia.
Ke 3 jenderal polini yakni Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo
Azis beralasan dirinya tidak ingin melanggar Tata Tertib DPR
Belakangan, Mahfud memang tengah gencar memerintahkan berbagai lembaga hukum di bawahnya untuk segera bergerak menangkap buronan kelas kakap Joko Tjandra
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat menelusuri transaksi mencurigakan di antara sejumlah orang yang ada kaitannya dengan kasus ini
Joko Soegiarto Tjandra, terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang sudah buron selama sekitar sebelas tahun tiba-tiba disebut terdeteksi di Indonesia
