Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi menilai??face recognition?tak perlu dipakai untuk program Kartu Prakerja. KPK menganggap pemakaian metode pengenalan wajah untuk mengidentifikasi identitas peserta program itu berlebihan. "Itu yang pakai cuma BIN (Badan Intelijen Negara) dan polisi," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.
Diduga ada beberapa kemungkinan terkait sepinya peminat pendaftar kartu pra kerja di Seruyan lantaran masyarakat masih bingung terkait informasi pendaftaran
Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas meluncurkan Program Kartu Pra Kerja untuk Kabupaten Barito Timur, Selasa 12 Mei 2020.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Pulang Pisau bukan merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan siapa warga yang berhak menerima kartu pra kerja. Karena Disnakertrans hanya terlibat dalam membantu pendataan terhadap warga yang mendaftar kartu pra kerja.?
KARTU pra kerja merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo yang ia dengungkan pada saat kampanye pemilihan presiden 2019 yang lalu. Saat kampanye, hampir setiap daerah yang ?dikunjungi Joko Widodo selalu memamerkan kartu pra kerja kepada masyarakat.?
KPPU akan mengawasi hal ini secara seksama karena potensi diskriminasi menurutnya bisa saja terjadi mengingat ada salah satu plaftorm digital yang memiliki lini usaha di bidang jasa pelatihan
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?mengatakan kursus bahasa Inggris tercatat menjadi jenis pelatihan yang paling diminati oleh peserta Kartu Prakerja.
Dengan demikian kampus akan saling berlomba untuk membuat berbagai macam pelatihan online yang bisa diakses oleh masyarakat luas
?Program?Kartu Prakerja?yang dicanangkan pemerintah telah mulai berjalan. Sebanyak 456.265 peserta menerima program ini, melalui dua gelombang awal pembukaan.
Dalam beberapa Minggu terakhir, Kartu Prakerja yang merupakan janji kampanye Jokowi terus menuai polemik. Sebab, Jokowi merancang ulang program ini
Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik program?Kartv?Prakerja?yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hanya fraksi Partai Golkar yang 'membela' program tersebut.
DPR angkat bicara terkait dengan dugaan sebagian pihak terkait potensi terjadinya korupsi dalam anggaran pelatihan kartu pra kerja.
Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, Ikhwanudin menyarankan pekerja sektor pariwisata yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 agar segera mendaftarkan diri sebagai penerima kartu pra kerja.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), bekerja sama dengan Dinas Pariwisata (Dispar), sosialisasikan Kartu Prakerja pada pekerja sektor wisata.
Pendataan dilakukan agar mereka yang terdampak akibat pandemi COVID 19 ini bisa mendapatkan kartu pra kerja?sekaligus meningkatkan kompetensi buruh, pekerja selama dirumahkan atau di PHK
Dari 348 warga Barito Selatan mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja dari pemerintah pusat, baru 228 orang yang teregister.
Pemerintah Pusat telah resmi meluncurkan aplikasi pendaftaran Kartu Prakerja secara online. Sehingga adanya program ini harus terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur Khozaini meminta agar instansi terkait mensosialisasikan kartu prakerja yang digelontorkan pemerintah pusat.
Pekerja yang didaftarkan ialah pekerja formal, pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal, dan pekerja yang dirumahkan
Syarat peserta program Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal
