Tag
"Target dari Bapak Presiden itv?clear?(jelas, red.) sekali. Kalau kami rangkum semua, pemerintahan yang bersih dan melayani. Itu intinya, bersih," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo berharap desa dan kelurahan berprestasi dapat menjadj?role model?atau panutan pembangunan desa dalam mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melatih para camat menggunakan?dashboard?kecamatan berbasis web untuk menganalisa permasalahan layanan dasar di desa berdasarkan?data empirik di lapangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya sedang memproses hari pemungutan suara Pilkada, yakni 27 November 2024, menjadi hari libur nasional.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jaka Sucipta mengajak pemerintah desa ikut aktif terlibat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim di wilayahnya masing-masing.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) guna mewujudkan Satu Data Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025.
Supervisor Tim Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kalteng, Budi Wahyudin menyampaikan pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengawal 9 arah kebijakan nasional.?
Kementerian Dalam Negeri menyajikan kemajuan sejumlah kota cerdas Indonesia dalam Sidang Tahunan Ke-7 ASEAN Smart City Network (ASCN) atau Jaringan Kota Cerdas ASEAN di Luang Prabang, Laos.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperhatikan kenaikan harga cabai rawit, minyak goreng, dan beras.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berusaha mensinkronkan program bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.?
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menggelar Indonesia Maju Expo & Forum 2024 sebagai bentuk dukungan Kemendagri terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Andi Kriarmoni mengimbau nomenklatur dinas dukcapil tidak digabung dengan urusan pemerintahan lain.
Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan bahwa realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 telah mencapai 31,12 persen.
Plt. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Abas Supriyadi mengajak pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah-langkah inovatif guna menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
Pj Bupati Kapuas?Erlin Hardi menjalani evaluasi kinerja untuk triwulan II dihadapan para pejabat utama Inspektorat Jenderal (itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Jumat, 5 April 2024.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) menggelar pasar murah menjelang Lebaran 2024 yang benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah masing-masing.
