Tag
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), menggelar diskusi virtual bahas implementasi kebijakan jaringan pengaman sosial serta koordinasi penyaluran bantuan sosial dalam penangan Covid-19 bersama Gubernur Jawa Tengah serta Bupati Banyuwangi dan jajaran Kemendagri.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik meminta Komisi Pemilihan Umum segera menetapkan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Dia mengatakan PKPU ini penting demi menyiapkan tambahan dana untuk pilkada.
Sarkawi mengundurkan diri karena kondisi kesehatannya. Ia dikabarkan tak kunjung pulih dari penyakitnya meskipun telah menjalani berbagai pengobatan
Kemendagri memastikan ada sejumlah pemda yang belum melaporkan telah melaksanakan realokasi anggaran untuk Corona
Dari arahan itu maka pihaknya diperbolehkan menggunakan dana?APBD maupun dana dari lainnya untuk menanggulangi penyebaran covid-19
Rapid test atau tes cepat pemeriksaan virus corona saat ini masih dilakukan terbatas dan diprioritaskan bagi warga yang memang telah memiliki gejala dan pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19.
Kemendagri meminta dinas kependudukan dan pencatatan sipil tingkat kabupaten dan kota bisa memberikan layanan jemput bola untuk proses rekam dan cetak KTP elektronik (e-KTP).
BORNEONEWS, Muara Teweh - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Barito Utara konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri…
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendragri mengingatkan akan adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno.
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang.
Kementerian Dalam Negeri meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus merugi dan membebankan APBD sebaiknya dimerger atau dibubarkan.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dan berkoordinasi terkait perpanjangan surat terdaftar Front Pembela Islam (FPI), agar tidak terjadi polemik di masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri membantah adanya desa fiktif atau desa siluman dalam penyaluran dana desa. Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irawan mengatakan yang ada hanya desa yang lakukan maladminitrasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk jangan hanya berorientasi pada pemasukan demi menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD tanpa melihat bagaimana dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar Pemerintah Daerah (Pemda) memperbaiki tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok organisasi massa (ormas).
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sengketa lahan antara ahli waris almarhum Brata Ruswanda dengan Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) yang menjadikan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadikan terdakwa…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kinerja Pemerintahan Kota Palangka Raya terus mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Pasalnya, nilai itu…
BORNEONEWS, Palangka Raya – KEBERANGATAN Komisi A DPRD Kalteng menuju K ementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta disoal sejumlah petinggi Fraksi di DPRD. Masalahnya, legislator yang berangkat…
