Kemkomdigi Tingkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Akses Internet
"Artinya konektivitas ini harus diikuti oleh kualitas yang lebih baik, khususnya dari sisi kecepatan dan juga inklusivitas,"
Tag
"Artinya konektivitas ini harus diikuti oleh kualitas yang lebih baik, khususnya dari sisi kecepatan dan juga inklusivitas,"
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa perkembangan platform digital memungkinkan karya jurnalistik menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam upaya pelindungan hak ciptanya.
"Kemkomdigi sendiri sudah berkoordinasi dengan operator seluler, tiga operator seluler itu sudah mendeteksi BTS yang ada di seputaran Selat Sunda, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Lampung,"
BORNEONEWS, Nusa Dua, Bali - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengakselerasi pengembangan ekosistem digital yang berperan mendorong peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun…
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan perwakilan Meta untuk membahas hal tersebut.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya mengemukakan bahwa unggahan konten yang tidak disertai keterangan tempat, waktu, sumber, dan konteks berpotensi menyesatkan, memicu kesalahpahaman, serta memperkeruh situasi.
Pengembangan AI saat ini memang menjadi tantangan baru dalam berkarya di ruang digital sehingga Pemerintah menilai dibutuhkan regulasi yang adil bagi seluruh pelaku ekosistem digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten hingga ke tingkat paling bawah.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar?saat ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa, mengatakan angka tersebut merupakan laporan terbaru yang diterima pemerintah dari Meta, yang menaungi media sosial Facebook, Instagram, dan Threads.
Molly mengemukakan di Indonesia saja menurut temuan studi dari Engage Media pada 2026 menunjukkan adanya peningkatan 43 persen konten disinformasi sepanjang 2020-2023 di platform-platform media sosial dan salah satu penyebab kenaikan itu adalah algoritma pencarian AI.
Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Kemkomdigi Aju Widyasari mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan AI.
Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Kemkomdigi Aju Widyasari mengatakan konsultasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia teknologi global.
"Melalui PP Tunas ini kami mendorong age verification atau age assurance yang proporsional. Karena kami masih menemukenali kalau hanya declare umur secara mandiri, mungkin (anak) bisa men-state dirinya 18 tahun, jadi di situ masih ada celah,"
Pilar pertama adalah regulasi yang menyeimbangkan inovasi dan perlindungan yang mewajibkan platform AI untuk menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta memastikan bahwa nilainya selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
Analis Kebijakan Madya Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan Pemerintah tidak hanya memberlakukan PP Tunas pada delapan platform awal saja (X, Bigo Live, TikTok, YouTube, Threads, Instagram, Facebook, Roblox) tapi juga kepada seluruh PSE baik PSE privat maupun PSE publik di Indonesia.
Menurut Edwin, tingkat kesadaran akan?digital trust?di dalam negeri masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mulyadi mengatakan pemerintah menyalurkan insentif kepada penyedia jasa internet dalam periode satu tahun untuk membangun jaringan internet di titik-titik yang sebelumnya belum terjangkau internet.
"Dalam 2025 kemarin, kita berhasil membuat 1.282 titik akses (internet) di 22 desa, 10 kabupaten, 15 kecamatan, dan 6 provinsi,"
Kedua platform tersebut telah menerima peringatan dari Kemkomdigi agar dapat segera menunaikan kewajibannya sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Platform-platform itu merespons peringatan tersebut?dengan meminta perpanjangan waktu untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.???w$??r??n;?
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah melakukan pemantauan langsung terhadap kualitas jaringan guna memastikan layanan tetap optimal di tengah lonjakan trafik komunikasi.