Ketua DPRD Palangka Raya: Temuan BPK Sarana Optimalkan Kinerja Pemerintah
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto menyampaikan, temuan BPK dalam penanganan covid-19 merupakan sarana untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.
Tag
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto menyampaikan, temuan BPK dalam penanganan covid-19 merupakan sarana untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, kinerja pemerintah akan membuahkan hasil yang maksimal jika mendapat dukungan masyarakat.?
Penandatanganan dilakukan antara dua pihak. Sebagai pihak pertama, Hera mewakili Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dan pihak kedua Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Setia Pria Husada.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta agar para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membantu dan mendukung pemerintah daerah agar kinerja 2020 ini dapat meningkat.
Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan merespon positif jajaran pejabat di lingkup Pemkab Kapuas yang telah melakukan pelatihan dalam rangka penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP di KemenPAN-RB.
Sedangkan 3 pemerintah daerah lainnya dia menyebut masih berada pada SPIP level 2.
Jika nanti sudah terintegrasi pada SOPD melalui Fiber Optik dengan bandwidth internet tersentralisasi di Dinas Kominfo maka dapat mewujudkan integrasi semua aplikasi pelayanan publik maupun aplikasi pemerintahan.
Adapun ketujuh prinsip SPBE yang harus dilaksanakan di antaranya dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan.
Dalam satu tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan telah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.
Dalam kunjungannya Wakil Bupati didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kapuas, Suwarno Muriyat, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kapuas, Ferry Noah.
Gumer juga berpesan kepada CPNS agar melayani masyarakat secara maksimal dan cepat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, At Prayer mengatakan bahwa sistem pendekatan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia ini masih terkesan sentralistik.
Adapun hasilnya, Kabupaten Barito Utara memeroleh nilai 1,81 atau masuk kategori cukup.
Selama ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya masih belum bisa menyentuh predikat baik (B) atau B+.
Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya selama 2018 mendapat predikat CC.
Ini sejalan dengan kebijakan Bupati Barito Utara yakni memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
SOPD jangan buat rencana kerja fakta integritas dari kepala SOPD. Tetapi berikan reward pada yang berhasil menjalankan visi misi dan punishment bagi yang tidak.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan
"Alhamdulillah Kotim dapat predikat B dalam penilaian akuntabilitas kinerja 2018," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Halikinnor.
Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo berharap, kinerja penyelenggara pemerintahan ke depan dapat ditingkatkan.