Tag
Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey dalam keterangannya di Wamena, Jumat, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sejak enam tahun lalu mereka mengungsi ke hutan dan saat ini telah turun dari pengungsian.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan penguatan pencegahan menjadi komitmen bersama dalam peringatan Hari Anti-Penyiksaan Internasional yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan enam lembaga yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Disabilitas yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).
"Putusan ini mencerminkan upaya agar hak asasi manusia terus diterapkan, demikian juga hak-hak yang lain,"
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan hak atas keadilan dan kebenaran masih ada usai aktivis buruh Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib mengungkapkan hasil perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong adanya penegakan hukum bagi korban aksi demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah, termasuk sepuluh korban jiwa dan korban luka-luka lainnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka posko aduan bagi korban aksi unjuk rasa sebagai bentuk komitmen untuk secara penuh mendorong terwujudnya situasi HAM yang kondusif.
BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)…
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkuat kerja sama dalam penanganan kasus, khususnya pelanggaran HAM berat, dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Penguatan kerja…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan peristiwa penembakan tiga orang terduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa (16/7).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro memaparkan bahwa pihaknya menerima 955 aduan sepanjang Januari hingga Mei 2024.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang membebaskan aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara, Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
Aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rieke Diah Pitaloka meminta dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memerangi dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Kementerian Luar Negeri mengupayakan pemulangan 2.959 warga negara Indonesia/pekerja migran Indonesia (WNI/PMI) dari Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meyakini TNI dan Polri akan mengedepankan upaya damai dalam pembebasan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru?Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai keberadaan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) justru dapat menaikkan kualitas pekerja rumah tangga
Komnas HAM RI berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR sebelum masa sidang berakhir.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi yang menjerat tersangka Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Kepolisian Daerah Papua mengungkap penyebab kematian seorang warga sipil dan dua orang lainnya yang mengalami luka-luka saat terjadinya kerusuhan di daerah itu secara profesional, objektif dan akuntabel
Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Nasional (Komnas) HAM RI Anis Hidayah menyebutkan sebanyak 325.477 orang berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan atau?stateless?di Malaysia.
