Komnas HAM: Pelaku Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Dipidana
Atas perbuatan tersebut berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU ITE, seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah
Tag
#Komnas Ham
Komnas HAM Targetkan Tekomendasi Kasus TWK KPK Keluar Akhir Juli 2021
Ahli yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM yakni ahli hukum tata negara yang dilakukan secara virtual. Pendalaman keterangan ahli guna memperkuat konsep, hukum dan konsekuensi kewenangan, hirarki kelembagaan dan kepatuhan terhadap hukum
Komnas HAM Dalami Kasus TWK KPK Melalui Keterangan Ahli
Khusus hari ini tim menggali tentang gambaran terkait prinsip dasar asesmen metode, kode etik dan metode dasar prinsip kerja wawancara serta "informed consent"
Pakar Nilai Tidak Seharusnya Komnas HAM Panggil BIN
Pakar intelijen dan keamanan negara Stanislaus Riyanta menilai tidak seharusnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) terkait polemik tes wawasan kebangsaan.
KPK Turut Beri Penjelasan Tertulis kepada Komnas HAM Terkait TWK
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan lembaganya turut memberikan penjelasan secara tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK.
Komnas HAM akan Libatkan 3 Ahli Tangani Kasus di KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melibatkan tiga orang ahli dengan latar belakang keilmuan berbeda untuk membantu menangani penyelesaian kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat: Rencana Komnas HAM Panggil Ketua KPK Bersifat Tendensius
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar menilai rencana Komnas HAM memanggil Ketua KPK Firli Bahuri terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) bersifat tendensius.
Pakar Pertanyakan Urgensi Komnas HAM Urus TWK KPK
Pakar Hukum Yenti Garnasih mempertanyakan tujuan dan urgensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
Komnas HAM: Revisi UU Otsus Harus Jamin Rakyat Dapatkan Kesejahteraan
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Komnas HAM Tegaskan Penanganan Kasus KPK untuk Jamin HAM
Penegasan ini disampaikan Ahmad Taufan karena cukup banyak pertanyaan yang muncul ke publik, antara lain dalam posisi atau urusan apa lembaga tersebut mengurusi kisruh di KPK
Komnas HAM Beri Kesempatan Kedua Bagi KPK Beri Penjelasan Soal TWK
Komnas HAM sejak Minggu lalu telah melayangkan 10 surat pemanggilan, salah satunya ditujukan kepada Ketua KPK Firli Bahuri
Komnas HAM Periksa 19 Pegawai KPK Kisruh Tes Wawasan Kebangsaan
Komnas HAM juga mendapatkan tiga bundel dokumen yang diperkirakan sekitar 650 halaman dan berisi berbagai informasi
Komnas HAM Segera Tindaklanjuti Kasus Penganiayaan Wartawan Tempo
Penegasan ini disampaikan Beka usai menerima kunjungan atau audiensi Aliansi Jurnalis (AJI) di Gedung Komnas HAM. Beka mengatakan Komnas HAM memandang kasus yang menimpa wartawan Tempo tersebut sebagai suatu kasus dan isu penting dan harus segera ditangani
AJI-LBH Pers Minta Komnas HAM Lindungi Jurnalis Nurhadi
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, jurnalis adalah pilar demokrasi yang memegang peran penting membangun peradaban demokrasi dan HAM
DPR Dukung Usulan Komnas HAM Pasang CCTV di Ruang Pemeriksaan
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mendukung usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di ruang pemeriksaan tahanan Kepolisian untuk menghindari adanya penyiksaan kepada para terperiksa.
Komnas HAM Sampaikan Rekomendasi Evaluasi Pilkada Serentak
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait evaluasi dan hasil pemantauan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Kapolri Minta Kabareskrim Jalankan Rekomendasi Komnas HAM soal Laskar FPI
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto agar segera menyelesaikan kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 dengan menjalankan rekomendasi dan temuan Komnas HAM.
Komnas HAM Serahkan Barang Bukti Kasus Laskar FPI ke Bareskrim
Komnas HAM telah menyerahkan barang bukti kasus penembakan enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) kepada Bareskrim Polri, Selasa. Penyerahan barang bukti dilakukan di Kantor Komnas HAM, Jakarta.
Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum Terhadap Rasialis
Amiruddin berharap seluruh masyarakat memiliki kesadaran bahwa perilaku rasial sesungguhnya merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan konstitusi
Polri Koordinasi Komnas HAM Minta Barang Bukti Kasus Laskar FPI
Sebelumnya Komnas HAM mengumumkan hasil investigasinya mengenai kasus kematian enam orang Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50