Menkes Buka Kemungkinan Vaksinasi Mandiri oleh Korporasi
Pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri juga harus dilakukan di luar pemerintah. Itu berarti pihak swasta yang mengadakan sendiri melalui produsen vaksin
Tag
#Korporasi
Izin Tata Ruang Berubah, Denda Korporasi Pelanggar di UU Cipta Kerja Berkurang
Semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagian pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya tidak ada hukuman penjara yang bertambah dalam UU Cipta Kerja.
120 Nasabah Korporasi Ikut Program Penyelamatan Polis Jiwasraya
Menurut catatan, hingga 31 Juli 2020 liabilitas Jiwasraya telah menyentuh angka Rp54 triliun dengan sisa aset di kisaran Rp16,4 triliun, akibat besarnya tekanan beban bunga atau cost of fund atas polis-polis lama yang menjanjikan bunga tinggi bertenor panjang
Kewenangan LPEI Diperluas Jadi Penjamin Kredit Modal Kerja Korporasi
Pemerintah menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai lembaga penjamin?kredit?modal kerja hingga Rp 1 triliun untuk?korporasi. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengembalikan roda perekonomian melalui pemberian katalis melalui penjaminan kredit yang diberikan kepada kredit korporasi padat karya.
Korporasi Belum Disentuh Terkait Tindakan Administrasi Keimigrasian
Sejauh ini pihak Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya masih melakukan penindakan terhadap pelaku WNA perorangan yang terkait dengan administrasi keimigrasian. Korporasi belum disentuh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya Dadan Gunawan, Sabtu 28 Desember 2019.
Kasus Karhutla 4 Korporasi Siap Dilimpahkan ke JPU
Polda Kalbar menargetkan awal Desember 2019, akan melimpahkan berkas kasus karhutla empat korporasi ke JPU (jaksa penuntut umum).
Polda Kalteng Tidak Alami Kendala Tangani Kasus Karhutla Korporasi
Dalam menyelesaikan kasus apapun pihak Polda Kalteng tidak mau tergesa-gesa, termasuk kasus kebakaran lahan
2 Korporasi Tersangka Karhutka Hanya Lahan Terbakar Disegel
Dari 3 perusahaan yang terlibat kasus karhutla dan kasusnya ditangani oleh Polda Kalteng, luas lahan terbakarnya sangat beragam dan tidak sama
Ini Pasal untuk 2 Korporasi Kasus Kebakaran Lahan
Untuk dendanya jika terbukti sebagai pembakar atau sengaja maka dendanya 3 miliar rupiah sampaib10 miliar rupiah
Jadi Tersangka Karhutla, 2 Korporasi di Kalteng Dinilai Lalai
Tapi untuk membuktikan terkait ada tidaknya kelalaian ini tentunya masih terus berproses hingga di pengadilan nantinya
Satu Korporasi Lahannya Terbakar Belum Ditetapkan Tersangka Oleh Polda Kalteng
Yang masih dalam proses penyidikan ini yaitu PT KSS yang berada diwilayah Kapuas
Kasus Kebakaran Lahan 2 Korporasi akan Dilimpahkan Ke Kejaksaan
Yang ditetapkan sebagai tersangka dan yang bertanggung jawab dalam kasus ini ialah pihak managerial atau karyawan dari perusahaan
17 Korporasi dan 362 Orang Jadi Tersangka Karhutla
Polda Kalimantan Tengah ada 2 korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka yakni PT PGK dan PT GBSM
Kejaksaan Belum Temukan Bukti Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Korupsi Kas Daerah
Kejaksaan belum menemukan bukti keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi uang kas daerah Kabupaten Katingan senilai Rp 100 miliar.
Susi Minta Revisi UU Perikanan Bisa Jerat Korporasi Pencuri Ikan
TEMPO.CO , Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berharap revisi Undang-undang (UU) Perikanan No 45 tahun 2009 nanti dapat mengusut korporasi, yang memodali kegiatan pencurian…
Belum Ada Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Korporasi Masuk Pengadilan
Hingga saat ini, belum ada perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berkaitan dengan korporasi masuk di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Kapolda Kalteng Minta Korporasi Koordinasi dengan Kepolisian untuk Cegah Karhutla
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Ilham Salahudin mengingatkan kepada pihak korporasi selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Terlibat Karhutla, 3 Korporasi Sudah Masuk Tahap Pra Penuntutan
Kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyeret 3 korporasi di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki tahap pra penuntutan.
Legislator Kotawaringin Timur Ini Dukung Gubernur Cabut Izin Koorporasi Pembakar Lahan
nggota DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Arsyad mendukung kebijakan dari Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran untuk tegas dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan terutama kepada koorporasi.
Gubernur akan Surati Bupati dan Wali Kota Cabut Izin Koorporasi Jika Terbukti Lakukan Pembakaran
Gubernur kembali menegaskan bahwa tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat melakukan pembakaran