Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) Muharom Ahmad (MA) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 202S2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin?electronic data capture?(EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 202P2024, Elvizar (EL), sebagai tersangka di kasus digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 21 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 20192022.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto (YP), serta Komisaris Utama sekaligus pemilik saham mayoritas PT Inti Alasindo Energy (IAE) Arso Sadewo (AS) terkait kasus dugaan korupsi di dalam jual beli gas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso (HPS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam jual beli gas, dan langsung menahan yang bersangkutan selama 20 hari ke depan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyidik masih mendalami hasil pemeriksaan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo?mengenai kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa saksi berlatar belakang biro perjalanan haji yang berlokasi di luar Jakarta dan Jawa Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami alasan jatah kuota haji khusus yang diperoleh tiap biro perjalanan haji bisa beragam.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan jual beli kuota haji khusus kepada sesama biro perjalanan haji dapat terjadi karena ketiadaan sertifikat penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan memeriksa biro perjalanan haji pada pekan ini atau hingga 26 September 2025 untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 20232024.
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAD) sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
awan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Muhaimin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 202S2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Nizar Ali (NA), sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 20232024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami data dan informasi ibadah haji saat memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji Moh. Hasan Afandi sebagai saksi.
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat Kementerian Agama di tiap tingkatan mendapatkan bagian atau jatah pada kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 201R2014 membuat biaya pembuatan bahan bakar minyak (BBM) pada rentang waktu tersebut menjadi lebih besar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ridwan Kamil menerima uang dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB?periode 20212023?saat menjabat Gubernur Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mengonfirmasi aliran uang pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB?periode 20212023, sebelum memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan jual beli kuota haji khusus dalam kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 202S2024 tidak dilakukan secara langsung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah memenuhi penjadwalan ulang sebagai saksi kasus kuota haji.
