Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil analis senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan OJK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kemungkinan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka, meskipun Kejaksaan Agung telah lebih dulu menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mangkir dari…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, karena masih menganalisis keterangan saksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kolaka, Sulawesi Tenggara,?Yayan Alfian (YA)?dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Ageng Adrianto (AA).
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil enam orang saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalani pemeriksaan di Markas Polresta Sukabumi, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks/mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo (BTW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mempawah, Kalimantan Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan cara menjadi saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni untuk jamaah haji tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) merupakan kejahatan serius, saat membicarakan tersangka kasus tersebut, Setya Novanto?yang mendapatkan bebas bersyarat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen atau biaya untuk mengikat perjanjian/kontrak di kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 mencapai 7.000 dolar Amerika Serikat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengembalian uang oleh Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), tidak menghapus unsur pidananya dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pertambangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan orang yang dicekal untuk bepergian ke luar negeri di kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, belum tentu tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami timbal balik dari pembagian kuota haji khusus sebesar 50 persen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menangkap tujuh orang dari dua lokasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pemberian keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 9 jam berjalan lancar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) pada tahun anggaran 201X2020, yakni BP dan RS.
omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur SDM dan Umum PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Desima Equalita Siahaan (DES) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam jual beli gas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta untuk menjadi saksi kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.
