Tag
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, menjelaskan uang tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta setoran rutin dari sejumlah OPD.
KPK mempersilakan pemanfaatan aset tersebut setelah tidak ada pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Stadion Mandala Krida.
KPK menduga Ma'ruf menghabiskan sekitar Rp1,9 miliar dari uang gratifikasi untuk merenovasi rumah pribadinya di Gandul, Depok, Jawa Barat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan aset yang disita tersebut seperti satu unit sepeda motor merek Harley Davidson, satu unit mobil merek Rubicon, satu buah gitar senilai Rp10 juta, satu unit sepeda merek Brompton senilai Rp30 juta, dan barang bukti elektronik berupa satu Samsung tipe Z Fold senilai Rp20 juta.
Salah satu gratifikasi tersebut berupa penerimaan langsung maupun tidak langsung dari para vendor berjumlah Rp7 miliar. Uang tersebut disetorkan para vendor sebelum mengikuti pengadaan barang dan jasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Sebanyak 85 proyek tersebut terdiri atas 80 paket pekerjaan di Disdik Langkat senilai Rp9,5 miliar, serta lima paket pekerjaan di Disperkim Langkat senilai Rp748 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (SAF) menerima gratifikasi sekitar Rp3,5 miliar terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah (kepsek) tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) hingga pengadaan seragam SD.
Budi menjelaskan Fika Nur Alawi ditahan sebagai terduga pemberi suap kepada Bupati Muara Enim nonaktif Edison.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Zulkarnain meminta bantuan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles (ARD) untuk proses pembelian kendaraan tersebut karena profil keuangannya tidak memenuhi syarat pengajuan kredit.
Mobil tersebut disita karena diduga menjadi instrumen suap oleh pihak-pihak terkait OTT tersebut.
Menurut Budi, kehadiran dan keterangan dari dua penyelenggara negara tersebut dibutuhkan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-14 sepanjang tahun 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi dari Denpasar mengatakan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang berstatus saksi tersebut masih dalam lanjutan penyidikan bertempat di Kantor Polresta Denpasar.
Para saksi yang diperiksa tersebut berinisial TUT, RUD, dan DER. Sementara notaris berinisial BIM, KRF, dan SPN tidak memenuhi panggilan KPK.
KPK mengetahui informasi tersebut setelah memeriksa enam saksi di Bali dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan pada pengurusan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 202T2026 Silmy Karim.
Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra mengungkapkan sidang perdana digelar setelah Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus meregister perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2026/PN. Jkt. Pst atas nama Hery.
"Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki,"?
Kedua saksi langsung diperiksa oleh KPK setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan laporan pewarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, kedua tersangka muncul di hadapan publik sekitar pukul 10.10 WIB. Mereka berjalan dari dalam Gedung Merah Putih KPK menuju mobil tahanan.
Selain itu, Taufik mengatakan kerja sama dengan Kortastipidkor Polri akan dilakukan secara intens untuk menuntaskan perkara yang berstatus?carry over?atau surat perintah penyidikannya diterbitkan KPK sebelum 2026.
