KPK Menduga Bupati Muara Enim Terima Lima persen Dari Setoran Rekanan
Para?rekanan mengirim setoran uang ke sejumlah rekening penampungan atas nama orang lain atau?nomine.
Tag
Para?rekanan mengirim setoran uang ke sejumlah rekening penampungan atas nama orang lain atau?nomine.
Barang bukti yang lain, menurut dia, berupa?saldo rekening dengan nilai total sekitar Rp1,47 miliar yang tersebar di beberapa akun atas nama orang lain atau?nomine.
Menurut Budi, lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan kedua tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Valas yang disita itu, di antaranyb?berbentuk dolar Amerika Serikat (AS), euro, dan yen Jepang.
Uang tersebut meliputi senilai Rp3 miliar berupa uang nonteknis dari pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker serta Rp435 juta berupa gratifikasi yang diterima selama Noel menjadi wamenaker.
KPK untuk sementara menduga pendirian perusahaan derek tersebut terkait upaya para tersangka menyamarkan uang-uang hasil dugaan pemerasan yang diterima mereka.
KPK memberikan fasilitas tersebut sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan komisaris anak usaha Kemenkeu tersebut memenuhi panggilan lembaga antirasuah pada 13 Mei 2026, untuk diperiksa menjadi saksi kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Depok terkait eksekusi sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat.
Budi menjelaskan pihak swasta yang dimintai dana CSR oleh Maidi tersebut merupakan pihak yang berkaitan dengan pengerjaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi IAU?sempat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen untuk paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas tahun anggaran 2016. Sementara saksi ISP disebut terlibat dalam proyek di empat pelabuhan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut ketika menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan tenaga alih daya atau?outsourcing?di lingkungan Pemkab Pekalongan lewat perusahaan keluarga, yakni PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).
KPK tegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari modus penipuan yang kerap berulang dengan memanfaatkan situasi dan proses hukum yang sedang berjalan.?
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan KPK pada 24 April 2026 untuk penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penegakan hukum atas pelanggaran yang terkait pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah belum berjalan optimal.
KPK mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak. Upaya ini juga dapat didukung dengan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola partai. Adapun, upaya mendukung perbaikan tersebut juga dilakukan KPK dengan terlebih dahulu melakukan kajian tata kelola parpol?melalui Direktorat Monitoring.
KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Mempawah tersebut, yang terdiri atas dua orang penyelenggara negara dan seorang swasta.
Sejumlah saksi yang dipanggil KPK terdiri atas AW selaku Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, JTR selaku Staf Bagian Protokol Setda Tulungagung, MMM selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Tulungagung?serta AL dan MG selaku Sekretaris Pribadi Bupati Tulungagung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa seorang aparatur sipil negara Kemenhub bernama Dimas Reska Putra sebagai saksi pada 15 April 2026.