Bupati Sukamara dan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS 2020
KUAP PAS memiliki peran penting dalam siklus perencanaan dan penanggaran pemerintah daerah karena berfungsi memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Tag
KUAP PAS memiliki peran penting dalam siklus perencanaan dan penanggaran pemerintah daerah karena berfungsi memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kapuas Yohanes diikuti sejumlah ketua komisi dan anggota dewan lainnya
Setelah selesainya sinkronisasi dan rasionalisasi ini maka pihak dewan akan melakukan rapat paripurna penandatangan kesepakatan KUA PPA 2020
Dalam kegiatan itu dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah diikuti sejumlah ketua komisi dan anggota dewan lainnya
Adapun pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah daerah itu terkait program prioritas, baik itu infrastruktur jalan dan jembatan maupun kesehatan dan pendidikan
Bupati Seruyan Yulhaidir menyampaikan Pidato pengantar tentang Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Seruyan Tahun Anggaran 2020 di gedung DPRD Seruyan, Rabu, 23 Okrober 2109.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Umi Mastikah menyampaikan rancangan KUA PPAS, Selasa, 15 Oktober 2019 sore dalam rapat paripurna.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020.
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah mengatakan rancangan KUA PPAS Kabupaten Barito Utara tahun 2020 disusun mengacu pada visi misi pembangunan daerah.
Pemkab Barito Utara sampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD, Rabu 9 Oktober 2019 di ruang paripurna.
Salah satu faktor penyebab terjadinya usulan perubahan anggaran tahun 2019 ini adalah tidak sesuainya perkembangan terkini dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang direncanakan pada APBD murni
Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan perubahan APBD bisa dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Efesiensi dan efektifitas dalam penganggaran perubahan APBD 2019 maka perlu adanya penyesuaian pada beberapa pagu belanja satuan kerja perangakt daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer pemerintah pusat
Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020, Kamis, 1 Agustus 2019.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara dan DPRD menandatangani nota kesepatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
DPRD Kabupaten Gunung Mas menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2020.
DPRD Kabupaten Kapuas rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas gambaran arah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2019, Senin sore, 22 Juli 2019.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Seruyan Bejo Riyanto menilai bahwa keterlambatan penyerahan nota Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS dari eksekutif ke legislatif berdampak pada pembahasan dan pengesahan KUA-PPAS.
Seyogyanya KUA-PPAS itu diserahkan pada Minggu ke 2 pada Juli 2019. Namun sampai saat ini naskah KUA-PPAS belum juga diserahkan
Rapat pembahasan finalisasi KUA-PPAS antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kapuas masih belum menemui titik temu.