Tag
Hal ini sesuai ketentuan pasal 105 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, yang berbunyi pembahasan rancangan daerah ditekankan pada kesesuaian peraturan rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Visi dan misi tersebut bertumpu pada percepatan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara sebagai landasan pencapaian agenda pembangunan daerah dan disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
KUA dan PPAS secara substansial merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto mengaku kecewa dengan para pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang tidak hadir…
